Ada UU Tipikor Korupsi Malah Meningkat, JK: Ada Apa?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 25 April 2016. Dari lawatan ke empat negara Eropa, total investasi yang bisa diboyong ke Indonesia mencapai US$ 20,5 miliar atau setara Rp 266,5 triliun. TEMPO/Subekti.

    Ekspresi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 25 April 2016. Dari lawatan ke empat negara Eropa, total investasi yang bisa diboyong ke Indonesia mencapai US$ 20,5 miliar atau setara Rp 266,5 triliun. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan korupsi di Indonesia semakin meningkat. Padahal, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku jauh lebih keras daripada undang-undang sebelumnya.

    "Ada apa sebenarnya? Kenapa korupsi makin besar?" kata Jusuf Kalla di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Mei 2016. "Karena sebagian besar yang korupsi itu aparat negara."

    Menurut Kalla, korupsi kerap terjadi di dalam penyusunan anggaran maupun kebijakan. Dari dua hal tersebut, sektor anggaran menjadi penyumbang terbesar.

    Kalla juga menganggap formula hukum di dalam pembahasan undang-undang antikorupsi semakin melebar. Dulu, seseorang dikatakan melakukan korupsi jika perbuatan yang ia lakukan merugikan keuangan negara. "Sekarang, tidak merugikan negara pun bisa dikatakan korupsi. Jadi, semakin melebar," katanya.

    Selain itu, Kalla juga menganggap dampak otonomi daerah menjadi salah satu penyebab korupsi. Sebabnya, wewenang eksekusi anggaran dan pengambilan keputusan kebijakan tak hanya dipegang pemerintah pusat. Namun juga bisa dilakukan pemerintah daerah.

    Tak hanya itu, Kalla mengatakan media juga berperan dalam menyiarkan berita korupsi. Sehingga terkesan pejabat negara banyak yang korupsi. "Dulu, keluarga presiden, menteri, berbisnis biasa saja. Sekarang dekat saja ke kantor anak, kita dianggap apa itu," ujarnya.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.