Komnas HAM: Selesaikan Kasus Tragedi Trisakti  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan mahasiswa Trisakti melakukan aksi long march ke depan Istana Merdeka, Jakarta, 12 Mei 2015. Dalam aksinya mahasiswa menuntut pemerintah Jokowi untuk mengusut tuntas kasus Tragedi 12 Mei yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti. TEMPO/Subekti

    Ribuan mahasiswa Trisakti melakukan aksi long march ke depan Istana Merdeka, Jakarta, 12 Mei 2015. Dalam aksinya mahasiswa menuntut pemerintah Jokowi untuk mengusut tuntas kasus Tragedi 12 Mei yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Komisioner Bidang Pemantauan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai meminta pemerintah Indonesia tegas dalam mengusut tragedi Trisakti 1998. Kata dia, ketidaktegasan itu bisa jadi akibat adanya barter imunitas karena mereka yang terlibat dalam peristiwa terbunuhnya empat mahasiswa Trisakti sekarang menempati jabatan sebagai elite politik.

    "Presiden saat memerintah kan dia panglima tertinggi, kalau dia memerintah kan semua jalan. Hanya semua presiden nyalinya kurang, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada barter imunitas. Para pelaku atau orang yang dianggap terlibat itu sekarang berkuasa," ujar Natalius Pigai saat dihubungi Tempo pada Kamis, 12 Mei 2016.

    Natalius berujar, pihaknya telah lama menyelidiki siapa pelaku Tragedi Trisakti. Dari hasil penyelidikan itu, kata dia, pelaku merupakan orang yang dianggap memiliki kuasa di pemerintahan. "Masih ada dan berkuasa atau mereka menguasai sebagai politikus dan sebagainya, penguasa pemerintah," katanya.

    Hasil penyelidikan itu, menurut Natalius, sudah diserahkan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Namun, seiring bergantinya sistem pemerintahan, berkas itu tak kunjung disidangkan. "Jadi sekarang itu untuk pemerintah, dari hasil penyelidikan itu diselesaikan saja. Kan, tinggal pemerintah membentuk pengadilan HAM adhoc, setelah itu diproses hukum untuk membuktikan kebenaran," tuturnya.

    Sebab, dibentuknya adhoc, kata Natalius, karena peristiwa tersebut terjadi sebelum 2000, sehingga harus diselesaikan melalui pengadilan adhoc. Sebab, setelah 2000, sudah ada pengadilan HAM. Dalam pengadilan adhoc, kata Natalius, presiden tinggal membentuk pengadilan dengan menunjuk hakim adhoc

    "Kalau misalnya nanti di pengadilan membuktikan dan mengungkap kebenaran atas peristiwa itu, sesudah itu keluarga korban dan pelaku melakukan rekonsiliasi atau pemerintah memfasilitasi," ucapnya.

    Pada Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, terjadi penembakan terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi. Mereka menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, sementara puluhan lainnya terluka.

    Empat mahasiswa yang tewas itu adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam pada bagian vital, seperti kepala, tenggorokan, dan dada.

    DESTRIANITA KUSUMASTUTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.