Naik Haji di NTB Harus Tunggu 23 Tahun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelepasan Jemaah Haji di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat (21/9). Foto: Dok. Humas Pemprov NTB

    Pelepasan Jemaah Haji di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat (21/9). Foto: Dok. Humas Pemprov NTB

    TEMPO.CO, Mataram - Daftar tunggu keberangkatan haji di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai lebih dari 23 tahun. Calon jemaah haji di NTB yang masuk daftar tunggu sampai hari ini sebanyak 85.048 orang. Selama empat tahun terakhir ini, kuota haji asal NTB setiap tahun hanya 3.572 orang.

    Perkembangan daftar tunggu haji di NTB tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Urusan Haji dan Perjalanan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB Maad kepada Tempo, Rabu, 11 Mei 2016. "Kalau daftar hari ini, keberangkatannya 23 tahun lagi," katanya. Jumlah besaran CJH asal NTB berada di urutan keenam secara nasional.

    Menurut Maad, dalam perkembangan empat tahun terakhir ini, pendaftar haji di NTB pada 2012 sebanyak 14.823 orang, pada 2013 sebanyak 14.546 orang, 2014 sebanyak 12.610 orang, dan 2015 sebanyak 13.844 orang. Pada 2016 sampai dengan 11 Mei 2016 sudah terdaftar 4.341 orang. Setiap calon pendaftar haji harus menyetorkan uang sebesar Rp 25 juta. "Ini untuk bisa memperoleh porsi haji," ujar Maad.

    Karena lamanya keberangkatan tersebut, tidak sedikit yang memilih menjalankan ibadah umrah. Menurut Ismansyah dari Biro Perjalanan Tarbiyatul Ummah, dalam satu tahun bironya dapat memberangkatkan 600 orang. Biayanya Rp 35 juta, di luar biaya paspor, untuk perjalanan ibadah umrah selama 16 hari dari Lombok langsung ke Jedah pergi-pulang. Di NTB ini ada sekitar 50 agen biro perjalanan yang memberangkatkan umrah. "Minimal setahun seratus orang per agen," ucapnya.

    SUPRIYANTHO KHAFID


    Baca juga:
    Pemerkosa Yuyun: Dibui 10 Tahun, Rok Jadi Bukti, Ini Mereka!

    Inilah 5 Hal  yang Amat Mengerikan di Balik Tragedi Yuyun dan Feby


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.