TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan, tidak ada intervensi Istana dalam musyawarah luar biasa (munaslub). "Saya tegaskan, tidak ada hubungan Istana dengan Munaslub Golkar," katanya seusai kampanye calon ketua umum di Hotel Pullman, Surabaya, Rabu, 11 Mei 2016.
Nurdin menjelaskan, dalam kode etik Munaslub Partai Golkar, tidak diperkenankan adanya intervensi, baik dari pihak eksternal maupun pihak internal partai. Yang dimaksud intervensi internal partai, kata dia, adalah seseorang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi voter.
Atau, ujar dia, orang itu membantu salah satu bakal calon ketua umum mendapatkan suara. "Intervensi eksternal saja tidak boleh, apalagi intervensi dari dalam. Aturan itu sudah clear dalam AD/ART Partai Golkar," tutur Nurdin. Walau begitu, Nurdin mengakui, ada sejumlah senior Partai Golkar di Istana.
Dia menyebutkan beberapa senior Partai Golkar, yaitu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan serta Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Kalau mereka empati kepada kader Golkar yang maju dalam munaslab, itu normal. Itu sah-sah saja," katanya.
Sementara itu, Menteri Luhut membantah isu yang menyebutkan pemerintah mendukung Setya Novanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang baru. "Kami tak berandai-andai. Belum ada nama, tak ada dukung-mendukung," ujarnya.
Golkar berencana menggelar musyawarah nasional luar biasa di Nusa Dua, Bali, untuk menentukan ketua umum pengganti Aburizal Bakrie. Perhelatan akbar yang diperkirakan menelan biaya Rp 67 miliar itu akan berlangsung selama tiga hari, yakni pada 15-17 Mei 2016.
NUR HADI