Presiden Jokowi: Hukuman Kejahatan Seksual Harus Luar Biasa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berbincang santai di halaman belakang Istana Merdeka, Jakarta, 27 April 2016. Jokowi berharap melalui kerja sama ini, akses perdagangan Indonesia ke Serbia terus diperluas dan Presiden Serbia pun telah mendukung iklim investasi Indonesia ke Serbia. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo berbincang santai di halaman belakang Istana Merdeka, Jakarta, 27 April 2016. Jokowi berharap melalui kerja sama ini, akses perdagangan Indonesia ke Serbia terus diperluas dan Presiden Serbia pun telah mendukung iklim investasi Indonesia ke Serbia. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menanggapi serius kejahatan seksual terhadap anak-anak, seperti kasus pembunuhan Yuyun di Bengkulu. Ia meminta para menterinya segera menyiapkan hukuman luar biasa bagi pelaku kejahatan tersebut.

    "Saya ingin kejahatan seksual ditetapkan menjadi kejahatan luar biasa, sehingga penanganannya pun harus luar biasa," kata Presiden Jokowi saat membuka sidang paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 10 Mei 2016.

    BACA: Ingin Lihat Pembunuh Yuyun, Ratusan Warga Datangi PN Curup

    Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan sejumlah menterinya untuk menyusun aturan penanganan masalah kejahatan seksual.

    Para pembantu Presiden yang ditugasi menangani aturan itu adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

    BACA: Tragedi Yuyun dan Feby: Ini 5 Hal yang Mencemaskan Publik

    Jokowi mengatakan, salah satu bentuk hukuman luar biasa yang dipertimbangkan adalah kebiri. Hukuman kebiri adalah upaya menekan atau menghilangkan gairah seksual, baik melalui pembedahan ataupun suntik zat penekan hormon.

    "Tolong soal itu segera dikoordinasikan, baik untuk Perpu ataupun undang-undang terkait dengan hukuman kebiri," ujar Presiden.

    BACA: Yuyun Diperkosa dan Dibunuh: Negara Tak Pernah Belajar?

    Secara terpisah, Menteri Sosial Khofifah menjelaskan, pemerintah condong mendorong agar hukuman kebiri masuk ke Undang-undang Perlindungan Anak melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibanding revisi.

    Hal itu, Khofifah mengatakan, mengingat kasus pelecehan seksual di Indonesia yang sudah cukup genting. "Kalau lewat revisi undang-undang, berarti otomatis harus dibahas di DPR dahulu," ucap Khofifah.

    BACA: Tragedi Yuyun: Misteri Meja Basah & Orang Tua pun Terancam

    Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan belum ada kepastian aturan hukuman kebiri akan disusun melalui perpu ataupun revisi undang-undang. Namun revisi UU Perlindungan Anak sudah masuk Prolegnas 2016. "Tapi belum jadi prioritas."

    ISTMAN M.P.

    BACA JUGA
    Adegan Nuri Dimutilasi: Ada Kata Monyet & Golok yang Beraksi
    Tragis di Manado: Cewek Diperkosa 15 Pria, Siapa Polisi Itu?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.