Hukuman Kebiri buat Pemerkosa Dinilai Tak Sesuai Islam  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung kantor Kementerian Agama (Kemenag) di Jl. Lapangan Banteng Barat 3-4, Jakarta Pusat, Jumat (23/5). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Gedung kantor Kementerian Agama (Kemenag) di Jl. Lapangan Banteng Barat 3-4, Jakarta Pusat, Jumat (23/5). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam mengatakan hukuman kebiri tidak sejalan dengan aturan agama Islam. "Pengebirian itu tidak relevan dengan prinsip agama Islam," kata Nur di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Selasa, 10 Mei 2016.

    Menurut Nur, agama Islam mengharuskan manusia menjaga keturunan. "Jadi, agama tidak membolehkan manusia memutus mata rantai keturunannya," kata Nur Syam.

    Hari ini, diadakan rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko PMK. Beberapa menteri yang hadir adalah Menko PMK Puan Maharani, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek. Ada pula perwakilan eselon 1 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Agama.

    Dalam pertemuan ini disepakati bahwa akan ada penambahan hukuman atau pemberatan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual. "Pemberatan hukumannya bisa sampai seumur hidup bila korbannya meninggal dunia," kata Puan.

    Keputusan kedua adalah adanya publikasi identitas pelaku kepada publik. Harapannya, publik mengetahui tindakan cabul sang pelaku. "Jadi, ada efek jera bagi pelaku," ujar Puan.

    Keputusan ketiga adalah hukuman sosial. Terakhir, rapat menghendaki pelaku kekerasan seksual yang sudah dikenai hukuman diberi pendampingan dan rehabilitasi kejiwaan.

    Keputusan rapat koordinasi ini belum memutuskan tentang hukuman kebiri kimia. "Hal itu akan dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden," kata Puan.

    MITRA TARIGAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Rencana Pendapatan dari Pajak 2019 BPRD DKI Jakarta

    Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta menetapkan target pendapatan dari pajak sebesar Rp 44,18 triliun pada 2019. Berikut rincian target BPRD.