TEMPO Interaktif, Tuban:Polisi hingga saat ini masih memburu orang yang paling bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi di Tuban Sabtu lalu.Menurut Kapolres Tuban Ajun Komisaris Besar Polisi R Sigit, orang yang paling bertanggung jawab atas kerusuhan ini adalah koordinator lapangan aksi yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO). "Ya, yang paling bertanggung jawab adalah koorlapnya," kata Kapolres singkat.Sementara itu, Go Tjong Ping, calon wakil bupati yang diusung PDI Perjuangan membenarkan jika koorlap aksi adalah orang yang paling bertanggung jawab mengenai pengrusakan dan pembakaran yang terjadi pekan lalu."Nama korlapnya Romy Sofa. Saya juga tidak tahu dia sekarang di mana. Dia memang yang harus bertanggung jawab mengenai kerusuhan ini," ujarnya.Tjong Ping sendiri mengaku baru mengenal Romy menjelang pilkada Tuban. Romy merupakan pendiri LSM Forum Peduli Masyarakat Tuban yang pada aksi kemarin memang menyatakan dukungannya terhadap pasangan Noor Nahar Hessen dan Go Tjong Ping.rohman taufiq
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Kerusuhan Pecah di Tunisia, 600 Orang Ditangkap
19 Januari 2021
Kerusuhan Pecah di Tunisia, 600 Orang Ditangkap
Peringatan 10 tahun revolusi di Tunisia diwarnai kerusuhan. Lebih dari 600 orang ditangkap dan tentara dikerahkan di seluruh kota untuk berjaga.
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah
22 Agustus 2016
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah
Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS
2 Juni 2016
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS
PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.
