Ratusan Dusun di Sampang Belum Memiliki Jaringan Listrik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi tiang listrik. dailymail.co.uk

    Ilustrasi tiang listrik. dailymail.co.uk

    TEMPO.CO, Sampang - Ratusan dusun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, hingga kini belum dialiri jaringan listrik mandiri. Pemerintah Daerah Sampang memperkirakan, butuh 60 tahun untuk menyelesaikan pembangunan jaringan listrik di ratusan dusun tersebut.

    "Dusun yang belum memiliki jaringan listrik jumlahnya 192," kata Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Badan Pemberdayaan Masyarakat Sampang Taufik, Senin, 8 Mei 2016.

    Menurut Taufik, membangun jaringan listrik hingga pelosok desa tidak mudah dan tidak murah. Tahun ini, dari ratusan dusun itu, hanya dusun di tiga desa Kecamatan Kedungdung, Ketapang, dan Karang Penang yang akan dibangun jaringan listrik. "Hanya tiga desa menghabiskan anggaran Rp 4 miliar," ujarnya.

    Taufik menambahkan, bila setiap tahun anggaran pembangunan jaringan listrik sama, diperkirakan butuh waktu 60 tahun untuk membangun jaringan listrik mandiri di semua dusun di Sampang. "Pembangunan bertahap, tidak bisa sekaligus."

    Selain anggaran terbatas, Taufik mengungkapkan kendala lain percepatan penuntasan pembangunan jaringan listrik adalah perizinan. Pembangunan harus mendapat persetujuan sejumlah pihak, termasuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

    Dusun Tlambah, Desa Karang Penang, adalah dusun yang belum memiliki jaringan listrik mandiri. Gaffar, warga setempat, mengaku listrik yang menyala di rumahnya merupakan hasil menyambung dari tetangga. "Bayar ke tetangga, Rp 5.000 per satu lampu. Kalau TV bayar Rp 10 ribu per bulan," tuturnya.

    Gaffar berharap, bila nanti kampungnya memiliki jaringan listrik, pemerintah memberi diskon untuk menyambung listrik baru. "Walau ada jaringan, kalau biaya pasang mahal, kami terpaksa tetap menyambung secara ilegal," ucapnya.

    MUSTHOFA BISRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.