TEMPO.CO, Bandung - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, pengelolaan toilet di kawasan wisata sebaiknya diserahkan pada pihak swasta. Alasanya, dia menilai pemerintah daerah tidak becus untuk merawat fasilitas sanitasi tersebut.
“Mohon maaf bagi Pemda, kami sudah tidak percaya lagi kalau toilet itu dikelola Pemda. Kalau ada Pemda yang marah ke saya boleh. Tunjukkan tolietmu bagus. Kemarin saya baru menegur satu kabupaten, pariwisata lagi, toiletnya buruk,” kata Arief di Bandung, Sabtu, 7 Mei 2016.
Baca Juga:
Arief mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan program toilet pariwisata untuk publik demi perbaikan fasilitas sanitasi di kawasan wisata. Lewat program yang bekerjasama dengan perbankan, pemerintah menawarkan kredit lunak kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk membangun fasilitas toilet sekaligus mengelolanya. “Diharapkan dengan dikelola oleh swasta dan basisnya adalah bisnis, bukan sosial, akan jauh lebih bagus,” kata dia.
Menurut Arief, program toilet pariwisata itu bagian dari program satu juta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Program toilet itu kerja bareng antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggandeng Bank Tabungan Nasional (BTN).
Pemerintah menargetkan hingga 2019 bisa dibangun 50 ribu toilet pariwisata di seluruh Indonesia. “Perlakuannya mirip kalau kita akan mendapatkan KPR, tapi ini jauh lebih lunak,” kata dia. Program itu dicanangkan berbarengan dengan program kredit lunak homestay di daerah wisata.
Arief mencontohkan, UKM yang mendapat kucuran kredit Rp 150 juta untuk membuat toilet setara rumah tipe 36, dengan dikenakan uang muka 1 persen. Bunga kredit yang dikenakan fix 5 persen dengan jangka waktu cicilan 20 tahun. Dengan cara itu, cicilan kreditnya sebulannya bisa ditekan di bawah Rp 1 juta. “Kita mengharapkan UKM dan koperasi mampu membeli ini,” kata dia.
Model kredit serupa juga ditawarkan bagi UKM dan koperasi untuk membangun homestay di kawasan wisata. Arief mengatakan, pemerintah menargetkan membangun 100 ribu homestay sampai 2019. “Homestay seperti apa? Seperti rumah tapi harus dengan arsitektur nasional, sesuai kearifan lokal. Kalau di Jawa Barat, arsitektur Jawa Barat,” kata dia.
Arief meminta kerjasama pemeirntah daerah yang akan menyediakan fasilitas penerbitan dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) di lahan kawasan wisata bakal tempat dibangun faslitas toilet dan Homestay itu. “Pemda yang akan mengeluarkan HGB untuk tanah, biar UKM tidak terlalu dibebani,” kata dia.
Menurut Arief, Bank Tabungan Negara, perbankan yang ditawari program ini akan memulai penawaran Kredit Pemilikan Homestay, dan Kredit Pemilikan Toilet tahun ini. “Mungkin Juli ini,” kata Arief.
Dia mengaku, program ini sudah ditawarkan pada pemerintah provinsi Jawa Barat untuk dicoba untuk penambahan fasilitas di kawasan wisata alam Geopark Ciletuh, Sukabumi. “Saya ngobrol dengan Wagub yang mengeluhkan sanitasi di Ciletuh, karena toiletnya kurang,” kata dia. “Pak Wagub komplain ke saya toiletnya kurang. Solusinya jangan Pemda lagi, kotor lagi nanti saya bilang.”
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar membenarkan soal itu. “Kami diskusi tadi bagaimana mendorong Ciletuh dan Gunung Padang, objek wisata y ang sekarang sedang dikembangkan di Jawa Barat. Kita fokus pada dua itu. Ciletuh pada 2017 diharapkan akan menjadi Unesco Global Geopark,” kata dia di Bandung, Sabtu, 7 Mei 2016.
Deddy mengatakan, pemerintah provinsi sudah mulai menggelontorkan miliaran rupiah anggarannya untuk penambahan dan perbaikan infrastruktur di Geopark Ciletuh, Sukabumi. Ktia diskusi bagaimana mengembangkan seperit sarana prasarana MCK segala macam, ternyata ada pola lain sekarang untuk penambahan tadi, ada kredit khusus untuk itu di daerah-daerah pariwisata, agar jangan hanya ala kadarnya. Supaya kelasnya berbeda,” kata dia.
Dia mengaku tertarik dengan program itu dan berencana mencobanya di dua objek wisata yang tengah dikembangkan di Jawa Barat. “Di Ciletuh nanti tinggal masuk, saya usulkan tadi Gunung Padang,” kata Deddy.
AHMAD FIKRI
