Menteri Yohana: Rejang Lebong Tidak Ramah Perempuan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise saat memberi pernyataan terkait kasus kekerasan seksual di gedung Kementerian PPPA, Jakarta Pusat, 4 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise saat memberi pernyataan terkait kasus kekerasan seksual di gedung Kementerian PPPA, Jakarta Pusat, 4 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Bengkulu - Belasan Siswi SMP Negeri 5 Satu Atap, Kecamatan Padang Ulak Tanding, ikut menyambut kehadiran Menteri Pemberdayaan Perempuan Yohana Yambise saat mengunjungi kediaman Yuyun (14), korban pemerkosaan dan pembunuhan 14 pria di Desa Kasie Kasubun Kabupaten Rejang Lebong, pada Kamis 5 Mei 2016.

    Para siswi sekolah teman Yuyun empat menyampaikan permintaan agar pemerintah dapat menyediakan bus sekolah di desa mereka. "Kami minta ibu menteri dapat membantu menyediakan bus di desa kami, karena kami takut berjalan sendiri sejak kejadian Yuyun," kata Kiki salah seorang sahabat Yuyun.

    Selain ada fasilitas bus di sekolah mereka, mereka juga meminta sarana air bersih karena selama ini anak-anak tersebut banyak mandi di sungai yang jauh dari rumah mereka. "Kalau mau mandi harus ke sungai jauh dengan kondisi hutan dan sepi," tambahnya.

    Terkait ini, Menteri Yohana menilai, Desa Kasie Kasubun tidak ramah terhadap perempuan. "Sepanjang jalan menuju ke sini, saya melihat memang daerah ini tidak ramah terhadap perempuan," kata Yohana Yasimbe saat mengunjungi rumah keluarga Yuyun.

    Karena itu Menteri Yohana meminta kepada pemerintah daerah agar memperhatikan infrastruktur jalan yang ada di desa ini. "Kapan saja perempuan dan anak akan menjadi korban, sehingga infrastruktur juga harua diperhatikan," katanya kemudian.

    PHESI ESTER JULIKAWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.