Jalan Tol Cipali Padat, Begini Rekayasa Lalu Lintas oleh Polisi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Antrean kendaraan mengular di KM 181 Tol Cipali di ruas Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, 24 Desember 2015. Antrean panjang tersebut dipenuhi oleh sejumlah kendaraan yang akan berlibur atau pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. TEMPO/Prima Mulia

    Antrean kendaraan mengular di KM 181 Tol Cipali di ruas Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, 24 Desember 2015. Antrean panjang tersebut dipenuhi oleh sejumlah kendaraan yang akan berlibur atau pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Cirebon - Jajaran Kepolisian Resor Cirebon menyiapkan pengalihan arus lalu lintas untuk mengantisipasi antrean kendaraan di jalan tol. Pengemudi diminta menyiapkan uang pas.

    Berdasarkan pantauan, pagi ini terjadi antrean kendaraan di gerbang tol Palimanan. Bahkan antrean di pintu keluar tol Cipali tersebut mengular hingga mencapai 4 kilometer.

    Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon AKP Galih Raditya membenarkan adanya antrean kendaraan di gerbang tol Palimanan. "Karenanya, kami pun bersiap melakukan langkah antisipasi," kata Galih.

    Antisipasi itu antara lain kendaraan dari Jalan Tol Cipali diarahkan melalui pintu keluar Majalaengka. Kendaraan meneruskan perjalanan melalui jalur Pantura Jawa. Selanjutnya di perempatan Palimanan, kendaraan bisa berbelok ke kiri dan masuk Jalan Tol Palikanci melalui gerbang tol Tegalkarang.

    Pilihan lain, dari perempatan Palimanan, kendaraan bisa lurus dan masuk Jalan Tol Palikanci melalui pintu gerbang tol Plumbon. “Rekayasa lalu lintas kami lakukan situasional, sesuai dngan kondisi di lapangan,” ucap Galih.

    Sementara itu, Kepala Polres Cirebon AKBP Sugeng Haryanto meminta pengemudi menyiapkan uang pas untuk membayar jalan tol. "Agar bisa menghemat waktu antrean di gerbang tol," tutur Sugeng. Pengemudi juga dianjurkan membayar dengan menggunakan kartu elektronik.

    IVANSYAH



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.