Akbar Tandjung Tolak Mahar Rp 1 Miliar, Alasannya?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. Tempo/Tony Hartawan

    Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung, menolak adanya uang mahar atau iuran wajib Rp 1 miliar yang dibebankan kepada bakal calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Menurut Akbar, partai harus diisi orang yang memiliki nilai dan gagasan perjuangan. "Biasanya orang seperti itu tidak memiliki dana besar," katanya di Akbar Tandjung Institute, Pancoran, Jakarta, Selasa, 3 Mei 2016.

    Akbar mengatakan kewajiban menyetor uang menyulitkan mereka yang mempunyai keterpanggilan politik untuk menjadi pemimpin. Jumlah yang besar akan membuatnya berpikir ulang, meski idealismenya tinggi. "Akibatnya,k mereka tidak bisa ikut (pencalonan)," tuturnya.

    Menurut Akbar, kewajiban iuran sebesar itu dapat menumbuhkan budaya negatif bagi organisasi partai. Mulai kepengurusan pusat, yang kemudian akan diikuti oleh lapisan bawah, seperti kepengurusan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, bahkan kecamatan. "Pemilihan dengan nuansa uang itu bukanlah hal yang biasa dalam organisasi politik," ujarnya.

    Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatakan, bila partai kesulitan dana untuk menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa, sebaiknya disampaikan secara terbuka, apa yang menjadi hambatan.

    Bila memang uang yang menjadi masalah, Akbar menganjurkan panitia mengajak semua pemangku kebijakan partai untuk ikut berkontribusi. Namun jangan dipatok Rp 1 miliar untuk setiap calon ketua umum.

    Bila disampaikan secara terbuka, semua kader serta-merta berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya. "Ini masalah bersama. Saya yakin, semua memberikan kontribusinya," ucap Akbar.

    Masalah iuran ini, menurut Akbar, pertama kali terjadi dalam sejarah Partai Golkar. Dalam munas atau munaslub sebelumnya, hal semacam itu tidak pernah ada, bahkan pada masa Orde Baru. “Meski ada unsur uang, saat itu bersifat sukarela,” katanya.

    Ketimbang mewajibkan para bakal calon ketua umum untuk membayar, Akbar menyarankan partai mencari sumber lain untuk mendanai munaslub. Selain itu, tiap dana yang mengalir harus dibuka secara transparan. "Gunakan dana yang dimiliki, cari dari kader dan orang yang mengapresiasi partai," tuturnya.

    Keputusan ihwal iuran dihasilkan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar pada Kamis pekan lalu. Dalam rapat itu, disepakati para bakal calon ketua umum wajib membayar Rp 1 miliar. Hal itu dilakukan untuk mendanai penyelenggaraan munaslub dan menghindari politik uang.

    AHMAD FAIZ



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.