TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Pengarah (Steering Commitee) Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, Nurdin Halid, mengatakan seluruh kandidat calon ketua umum harus membayar uang pendaftaran wajib sebesar Rp 1 miliar. "Kalau tidak bayar, coret," ujar Nurdin usai sesi konferensi pers di kantor pusat Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin, 2 Mei 2016.
Menurut Nurdin, uang pendaftaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana pelaksanaan Munaslub yang mencapai Rp 47 miliar. Sehingga, skema pembiayaan gotong royong pun diputuskan oleh panitia. Salah satu opsi pendanaannya menarik iuran uang pendaftaran dari calon ketua umum.
Nurdin menuturkan uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemilihan calon ketua umum sendiri, seperti sosialisasi, kampanye, hingga debat publik. Nurdin berujar Komite Etik Pemilihan akan berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ihwal syarat Rp 1 miliar itu. "Apakah kalau pejabat negara menyumbang Rp 1 miliar itu melanggar apa enggak? Gratifikasi tidak? Itu perlu kita tanya," katanya.
Jika KPK menyatakan bahwa tindakan iuran itu salah, maka pihaknya akan membatalkan syarat uang pendaftaram itu. "Ini masih tanda petik, karena berkaitan dengan bakal calon dari pejabat negara. Kalau dianggap melanggar oleh KPK, sudah pasti dihilangkan," ujarnya.
Mengenai waktu penyerahan uang pendaftaran, Nurdin mengatakan tak harus saat masa pendaftaran pada 3-4 Mei 2016. Batas maksimal penyerahan uang, katanya, adalah sebelum proses verifikasi dilakukan. "Sebelum proses verifikasi tapi masih diberi kelonggaran, kalau ada alasan misal pejabat negara tadi," ujarnya.
Nurdin berujar telah menjaring sepuluh bakal calon ketua. Mereka adalah Ade Komarudin, Azis Syamsuddin, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, Indra Bambang Utoyo, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Syahrul Yasin Limpo, Wati Amir, Airlangga Hartanto. Munaslub Golkar dipastikan digelar pada 23-25 Mei. "Puncaknya 25 Mei," kata Nurdin.
Selain untuk memilih ketua umum baru, Munaslub nanti juga akan dimanfaatkan sebagai momentum rekonsiliasi kedua kubu yang sebelumnya terpecah yaitu kubu Munas Bali yang dipimpin Ketua Umum Aburizal Bakrie dengan kubu Munas Ancol yang dipimpin Ketua Umum Agung Laksono.
Bertindak sebagai Ketua Penanggung jawab yaitu Aburizal Bakrie dan Wakil Ketua Penanggung Agung Laksono. Ketua Penyelenggara Theo L. Sambuaga, Ketua Steering Commitee Nurdin Halid, dan Ketua Organizing Commitee Zainudin Amali.
GHOIDA RAHMAH
