Sandera Bebas, Luhut Pandjaitan Bicara Peran Kivlan dan Paloh  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah anak buah kapal (ABK) WNI korban sandera militan Abu Sayyaf, berjabat tangan dengan perwakilan Pemerintah saat tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 1 Mei 2016. Sepuluh orang ABK yang hampir satu bulan ditawan akhirnya dibebaskan lewat jalan negosiasi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Sejumlah anak buah kapal (ABK) WNI korban sandera militan Abu Sayyaf, berjabat tangan dengan perwakilan Pemerintah saat tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 1 Mei 2016. Sepuluh orang ABK yang hampir satu bulan ditawan akhirnya dibebaskan lewat jalan negosiasi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan mengatakan banyak pihak yang membantu pembebasan sepuluh anak buah kapal yang disandera kelompok militan Filipina, Abu Sayyaf. Namun bantuan terbesar tetap dari pemerintah Filipina.

    "Dukungan penuh pemerintah Filipina yang membuat kami sukses," katanya di gedung Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Senin, 2 Mei 2016.

    Luhut enggan merinci siapa saja kelompok yang terlibat pembebasan tersebut. Poin terpenting, menurut dia, saat ini sandera sudah dibebaskan. "Kelompoknya ya banyaklah, saya tidak bisa sebut satu per satu," ucapnya.

    Baca: Kivlan Buka Rahasia, Alasan Moro Terlibat Negosiasi Sandera Abu Sayyaf

    Penyanderaan sepuluh ABK kapal Brahma 12 dan Anand 12 oleh kelompok militan Abu Sayyaf terjadi pada 25 Maret lalu. Mereka diculik di perairan Filipina Selatan. Kelompok itu kembali menyandera empat awak kapal Indonesia lain pada 15 April 2016. 

    Saat ditanya sejauh mana keterlibatan Kivlan Zein dan Yayasan Sukma milik Surya Paloh dalam pembebasan sandera tersebut, Luhut enggan berkomentar. "Saya tidak perlu buka-bukalah. Mungkin jasa mereka juga banyak, bisa saja mereka melakukannya," ujarnya.

    Untuk menindaklanjuti pembebasan empat WNI yang kini masih disandera di Filipina, Luhut mengatakan sudah menggelar rapat koordinasi dengan beberapa instansi terkait. "Tadi kami sudah rapat dengan Panglima TNI, Menteri Luar Negeri, dan Kepala BIN untuk langkah ke depan. Namun tidak elok juga kalau saya buka ke kalian," tuturnya.

    ABDUL AZIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.