Demo Minta Referendum di Papua, 178 Aktivis KNPB Ditangkap  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan warga papua saat aksi demo menuntut Referendum di Gedung Majelis Rakyat Papua, Senin (20/2). TEMPO/Jerry Omona

    Puluhan warga papua saat aksi demo menuntut Referendum di Gedung Majelis Rakyat Papua, Senin (20/2). TEMPO/Jerry Omona

    TEMPO.COJayapura - Sedikitnya 178 aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Parlemen Rakyat Daerah (PRD), dan mahasiswa dibawa ke Kepolisian Resor Kota Jayapura.

    Para aktivis itu ditangkap di depan gapura kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua, Senin, 2 Mei 2016, lantaran menggelar aksi dukungan kampanye referendum dan dukungan untuk pertemuan Internasional Parliamentarian for West Papua (IPWP) di London pada 3 Mei 2016.

    Aksi demo itu juga untuk merespons dukungan masyarakat dan pemerintah Vanuatu terhadap The United Liberation for West Papua (ULMWP, organisasi payung seluruh organisasi perjuangan kemerdekaan Papua) yang masuk sebagai anggota Melanesian Spearhead Group (MSG).

    “Ada seratusan lebih aktivis KNPB yang ditangkap sekarang dan dibawa ke Polresta. Aparat kepolisian dari Polresta Jayapura Kota dan Polda Papua kembali menangkap sejumlah aktivis KNPB pada pukul 09.00 waktu Papua di depan gapura Uncen, Perumnas III Waena,” kata Sekretaris Umum KNPB Pusat Ones Suhuniap kepada Jubi di Jayapura.

    Ones mengatakan sejumlah aktivis KNPB tersebut dihadang aparat dengan kekuatan penuh dan tidak diizinkan melakukan demo. “Yang ditangkap adalah Ketua Satu KNPB Pusat Agus Kossay dan Sekretaris I KNPB Pusat Mecky Yeimo. Juru bicara KNPB Pusat, Bazoka Logo, juga ikut ditangkap bersama sejumlah aktivis KNPB lainnya. Nama-nama mereka akan menyusul,” ujarnya.

    Selain itu, dia melanjutkan, Ketua Satu KNPB Wilayah Sentani Agus Bahabol dan lima anggota KNPB ditangkap polisi di Sentani dan diarahkan ke Polres Kabupaten Jayapura di Doyo Sentani.

    Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris Besar Patrige Renwarin mengatakan polisi tak akan memberikan izin atas aksi itu. “Kan sudah jelas. Kapolda sudah tegas, organisasi ini tidak terdaftar. Tak ada izin demo. Kalau mereka tetap demo, akan dibubarkan. Apalagi demo itu bertentangan dengan kedaulatan negara. Itu jelas melanggar dan tak bisa dibenarkan,” tuturnya.

    Massa aksi di depan gapura Uncen Waena dibawa aparat dua kali, yang pertama tiga truk dan yang kedua satu truk.

    TABLOIDJUBI.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.