Menteri Luhut Gelar Rapat Pembebasan 4 Sandera Abu Sayyaf  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, menyantap sarapan saat coffee morning di kantor Menkopolhukam, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, menyantap sarapan saat coffee morning di kantor Menkopolhukam, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan kementeriannya menggelar rapat terkait dengan rencana pembebasan empat warga negara Indonesia yang masih disandera kelompok teroris Abu Sayyaf.

    "Di kantor saya bersama menteri-menteri terkait (siang ini)," ujar Luhut ketika dicegat awak media di kompleks Istana Negara, Senin, 2 Mei 2016.

    Dari 14 WNI yang disandera Abu Sayyaf, sepuluh di antaranya telah bebas kemarin. Mereka, yang bekerja sebagai anak buah kapal untuk Patria Maritime Lines, bebas setelah disandera selama sebulan lebih sejak 26 Maret 2016.

    Sementara itu, empat WNI yang saat ini masih disandera adalah ABK kapal tunda TB Henry dan kapal tongkang Cristi. Mereka disandera sejak Jumat, 15 April lalu, ketika kedua kapal dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina, menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

    Menurut Luhut, rapat pada siang ini akan berfokus pada evaluasi upaya penyelamatan selama ini. Selain itu, rapat akan membahas kondisi para sandera. "Mereka masih kami monitor, karena kami tidak ingin mereka cedera," ujar Luhut.

    Luhut menambahkan, pertemuan dengan Philipina dan Malaysia terkait dengan pembajakan dan penyanderaan ini akan berlangsung dalam waktu dekat. Presiden Joko Widodo, tutur ia, sudah berbicara dengan presiden masing-masing negara tersebut. "Spiritnya adalah masalah ini akan diselesaikan dengan baik, bekerja sama dengan Malaysia dan Filipina," katanya.

    ISTMAN M.P.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.