Jokowi Akan Gelar Pertemuan Soal Keamanan Laut di Perbatasan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berbincang dengan Seskab Pramono Anung sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 April 2016. Dalam ratas tersebut, Jokowi juga mengundang pimpinan KPK, Gubernur DKI Jakarta, dan sejumlah menteri terkait proyek reklamasi. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo berbincang dengan Seskab Pramono Anung sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 April 2016. Dalam ratas tersebut, Jokowi juga mengundang pimpinan KPK, Gubernur DKI Jakarta, dan sejumlah menteri terkait proyek reklamasi. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti isu keamanan laut di area perbatasan dan wilayah sekitarnya pasca-pembebasan 10 ABK WNI.

    "Di samping isu pembebasan sandera, satu isu lain adalah keamanan di area perbatasan dan wilayah sekitarnya," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu, 1 Mei 2016.

    Karena itu, kata dia, akan diadakan pertemuan terkait hal tersebut pada 5 Mei 2016.

    Presiden mengatakan rencananya pertemuan akan digelar antara Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI dari Malaysia, Filipina, dan Indonesia.

    "Akan diadakan pertemuan pada 5 Mei ini antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina," katanya.

    Pada akhir April 2016 sebelum 10 sandera dibebaskan, Presiden Jokowi telah berupaya menginisiasi penyelenggaraan patroli bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

    "Minggu ini kita akan undang Panglima Malaysia dan Menteri Luar Negeri Malaysia, Panglima Filipina dan Menteri Luar Negeri Filipina. Minggu ini kita akan ketemu di sini, kita akan membuat patroli bersama sehingga memastikan alur di kawasan itu dalam kondisi aman," kata Presiden Jokowi.

    Presiden menegaskan proses pembebasan warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata di wilayah laut Filipina sejak beberapa waktu lalu bukan sesuatu yang sederhana.

    Menurut Presiden, semua pihak harus mengerti dan memahami bahwa persoalan penyanderaan bukan perkara gampang.

    Upaya pembebasan tersebut, kata dia, melibatkan banyak pihak, baik formal maupun informal.

    Pada kesempatan yang sama, Presiden menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak yang telah terlibat dalam upaya pembebasan tersebut, termasuk kepada pemerintah Filipina.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.