Ini Tip Membeli Tiket Kereta yang Aman di Musim Libur

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Antrian panjang calon pemudik yang sudah mulai terlihat di Stasiun Senen Jakarta Pusat, (02/07). PT. KAI memberlakukan sistem pembelian tiket H - 90 untuk kelas ekonomi AC, Bisnis dan Eksekutif. Sedangkan untuk tiket kereta api kelas Ekonomi, baru bisa dibeli tujuh hari sebelum keberangakatan. TEMPO/Dasril Roszandi

    Antrian panjang calon pemudik yang sudah mulai terlihat di Stasiun Senen Jakarta Pusat, (02/07). PT. KAI memberlakukan sistem pembelian tiket H - 90 untuk kelas ekonomi AC, Bisnis dan Eksekutif. Sedangkan untuk tiket kereta api kelas Ekonomi, baru bisa dibeli tujuh hari sebelum keberangakatan. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.COJakarta - Senior Manager Hubungan Masyarakat PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi I Jakarta Bambang Setiyo Prayitno memberi tip kepada para penumpang yang akan bepergian menggunakan kereta api saat libur panjang pada 5-8 Mei 2016.

    “Usahakan kalau beli tiket itu PP (pergi-pulang),” kata Bambang kepada Tempo saat dihubungi, Minggu, 1 Mei 2016. Bambang melanjutkan, hal ini dilakukan agar ketika ingin pulang dari libur panjang tersebut, para penumpang tak perlu kembali repot mencari dan membeli tiket pulang.

    Selain tip itu, Bambang mengingatkan akan pentingnya membeli tiket tidak melalui perorangan atau calo. Sebab, menurut dia, hal itu merupakan penipuan. Ia menjelaskan, penipuan terjadi karena adanya pemalsuan dari tiket yang dibeli.

    Menurut Bambang, tiket palsu yang dijual oleh para calo itu tak akan mungkin bisa digunakan saat petugas melakukan scan barcode yang ada di tiket. Hal inilah yang ia anggap sebagai penipuan tiket. “Jadi, di tiket palsu itu, kursi orang yang tercantum,” ujarnya.

    Kemudian, membeli tiket di calo juga berpotensi ada pemalsuan identitas. Bambang menuturkan, para calo akan membeli tiket dengan menggunakan identitas keluarganya, dan nantinya foto para pembeli tiket akan di-scan dan dibuat mirip dengan identitas dari pemilik tiket itu.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.