Menteri Hanif kepada Buruh: Jangan Termakan Bujuk Rayu Iklan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COBandung - Menteri Tenaga Kerja RI Hanif Dhakiri menyampaikan pesan-pesan kepada buruh yang merayakan hari buruh internasional alias May Day. Agar buruh tidak melulu protes masalah gaji, Hanif meminta para buruh tidak termakan bujuk rayu dalam iklan.

    "Jangan sering-sering menonton iklan karena hasilnya hanya kekecewaan," ujar Hanif dalam sambutannya pada saat menghadiri acara May Day 2016 dan peluncuran bus Pekerja di Padepokan Mayang Sunda, Jalan Peta, Kota Bandung, Ahad, 1 Mei 2016.

    Lebih lanjut, Hanif menambahkan, pemerintah tetap memikirkan bagaimana caranya agar buruh sejahtera. Namun buruh juga harus lebih bijak dalam mengatur antara pengeluaran dan pemasukan. Pasalnya, tidak bisa dipungkiri jika manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang dimilikinya.

    "Upah itu hanya pintu keluar. Pemerintah pusat ada banyak kebijakan dan program untuk menekan pengeluaran," tuturnya.

    Hanif menjelaskan mengapa pemerintah tidak mudah menaikkan upah buruh. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi buruh dengan pendidikan rendah seperti tamatan Sekolah Dasar.

    Misalnya, ujar Hanif, apabila upah buruh disetarakan semuanya, perusahaan otomatis hanya mengambil pekerja dengan level pendidikan SMA atau di atasnya.

    "Dari 122 juta angkatan kerja, 68 persen hanya lulusan SD atau SMP. Kalau misalnya upah disamaratakan Rp 3 juta, perusahaan pasti pilih rekrut yang SMA atau sarjana karena sama saja upahnya," tuturnya.

    Pada May Day ini, Hanif berharap buruh melakukan refleksi dengan capaian-capaian perjuangan buruh selama ini. Menurut dia, sekecil apa pun keberhasilan buruh dalam memperjuangkan hak selama beberapa tahun ke belakang, perlu diapresiasi.

    "Pada May Day ini saya harap buruh bergembira karena dengan bergembira akan membuat pikiran jernih, sehingga gerakan buruh menjadi positif," tandasnya.

    PUTRA PRIMA PERDANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.