Harlah Ke-93, NU Usulkan 1 Juni Jadi Hari Lahir Pancasila

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. ANTARA FOTO

    Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Pasuruan - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia ini menganggap Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia belum memiliki hari lahir.

    "Kami minta pemerintah menjadikan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam sambutannya dalam acara Apel Besar Harlah Nahdlatul Ulama Ke-93 di Taman Candra Wilwatikta, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Sabtu malam, 30 April 2016.

    Menurut Aqil, Pancasila merupakan dasar negara terhebat yang pernah dicetuskan pendiri bangsa, termasuk Presiden RI pertama, Sukarno. Keberadaannya didasari keinginan kuat untuk menyatukan semua warga Indonesia yang memiliki beragam suku, budaya, dan agama. "Pancasila saat ini menjadi rujukan negara-negara di Timur Tengah."

    Megawati Soekarnoputri dalam acara bertema “Meneguhkan Pancasila, Mengibarkan Merah Putih” itu mendukung penuh sikap PBNU atas hari lahir Pancasila. Dia mempertanyakan alasan Pancasila hingga kini belum memiliki hari lahir.

    "Mari, kita semua dukung supaya 1 Juni diputuskan sebagai hari lahir Pancasila. Setelah 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri, saya ingin mengatakan, mari, kita semua bersatu dengan menjadikan Pancasila sebagai perekat," ucap Mega, yang hadir sebagai putri Sukarno sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    PBNU diwakili Ketua Said Aqil Siroj secara simbolik menyerahkan naskah akademik 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dalam bentuk buku kepada Megawati dalam acara tersebut. Penyerahan naskah akademik itu disaksikan belasan ribu peserta apel yang terdiri atas warga NU serta anggota dan partisipan PDI Perjuangan.

    Beberapa tokoh yang hadir dalam acara itu antara lain Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, sejumlah kepala daerah lain, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Sumardi, dan beberapa kiai dari Jawa Timur.

    NUR HADI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.