Tolak Muktamar Hizbut Tahrir, Pemuda Ansor Kediri Apel Siaga

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/ Wahyu Setiawan

    TEMPO/ Wahyu Setiawan

    TEMPO.CO, Kediri – Ratusan anggota Gerakan Pemuda Ansor dan Bantuan Serba Guna  Nahdlatul Ulama sejak pagi berkumpul di halaman Kantor Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Mereka menggelar apel siaga menolak kegiatan Muktamar Tokoh Umat oleh Dewan Pimpinan Daerah Hizbut Tahrir Indonesia di Jombang, Minggu besok, 1 Mei 2016.

    "Kami minta polisi menganulir acara itu karena akan menyebarkan ajaran Khilafah Islamiyah,” kata Munasir Huda, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kediri, yang memimpin apel, Sabtu, 30 April 2016.

    Di depan ratusan anggota Ansor dan Banser, Huda menyerukan penolakan terhadap seluruh aktivitas HTI yang mengarah pada upaya melawan ideologi Pancasila. Dia  menuding organisasi itu sengaja menyebarkan ajaran Khilafah Islamiyah yang ditafsirkan sebagai upaya membentuk Negara Islam di Indonesia. “Ini sudah gerakan makar,” katanya.

    Huda berujar Hizbut Tahrir  berupaya menyebarkan ajaran Khilafah Islamiyah secara sembunyi-sembunyi melalui berbagai kegiatan. Salah satunya dengan menyelenggarakan safari Muktamar Tokoh Umat  di delapan kota dan kabupaten wilayah Jawa Timur. Kegiatan itu, kata Huda, akan dihadang oleh Ansor dan Banser karena menilai  menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

    Ansor dan Banser  Kediri  meminta polisi menganulir izin kegiatan tersebut demi menjaga situasi tetap kondusif. Huda menyatakan  siap berdiri di belakang aparat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membendung propaganda Hizbut Tahrir. “Kami akan bersihkan seluruh atribut  kegiatan tersebut,” kata pengurus Banser Kabupaten Kediri, Eko Utomo.

    Jika Hizbut Tahrir  tetap menyebarkan propaganda tentang Khilafah Islamiyah kepada masyarakat,  Ansor dan Banser tak segan-segan menuntut pembubaran organisasi itu dari wilayah Indonesia.

    HARI TRI WASONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.