May Day, KSBSI: Sistem Upah di Indonesia Aneh dan Tidak Adil  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Atribut para buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) dengan tema besar yakni pemerintah gagal sejahterakan rakyat dan buruh di Tangerang, Banten, 29 April 2016. Tema yang diangkat tersebut diambil karena menurut buruh adanya keberpihakan pemerintah kepada kaum pemodal, selain itu buruh menuntut pemerintah untuk membentuk Dewan Rakyat Nasional . TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Atribut para buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) dengan tema besar yakni pemerintah gagal sejahterakan rakyat dan buruh di Tangerang, Banten, 29 April 2016. Tema yang diangkat tersebut diambil karena menurut buruh adanya keberpihakan pemerintah kepada kaum pemodal, selain itu buruh menuntut pemerintah untuk membentuk Dewan Rakyat Nasional . TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.COJakarta - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir Khamid mengatakan ada sistem yang aneh dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

    "Sistem pengupahan agak aneh. Tidak adil pengupahan dengan UMP yang sama antara pengusaha besar dan pengusaha kecil," kata Mudhofir dalam acara diskusi "May Day dan Selusin Paket Deregulasi" di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 30 April 2016.

    Menurut Mudhofir, salah satu cara meningkatkan kesejahteraan buruh adalah memberikan jaminan sosial, perumahan untuk buruh, dan sarana transportasi yang memadai untuk mendukung komponen hidup layak (KHL). "Kalau sistem pengupahan hanya berputar pada UMP, setiap tahun akan ada aksi besar," katanya.

    Selama ini, kata Mudhofir, pemahaman tentang upah minimum dengan upah layak telah salah kaprah. Dalam menentukan upah layak, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, seperti beban tanggungan, lamanya masa kerja, dan kemampuan atau keahlian. "Upah layak itu jaring pengaman," ujarnya.

    Namun, menurut Mudhofir, belum ada standar khusus untuk menentukan ukuran layak atau tidak. Hal ini terjadi karena ada sistem pengupahan yang aneh dan belum jelas dari pemerintah. "Standardisasi tidak ada karena sistem yang ada belum jelas. Ke depan, harus lebih baik supaya seimbang," ucapnya.

    Mudhofir juga menyoroti masalah pengupahan untuk pekerja outsourcing. Menurut dia, pekerja kontrak seharusnya hanya direkrut untuk pekerjaan pendukung. Selama ini, kata dia, banyak tenaga kerja bantu yang justru bekerja dengan kapasitas pokok dan hanya diberi upah tak sesuai.

    LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?