Soal Terdakwa Anak Kasus Salim Kancil, Komnas: Hakim Bijak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pekalongan Menggungat melakukan aksi solidaritas terhadap kasus pembunuhan petani penolak tambang pasir di Lumajang bernama Salim Kancil di Pekalongan, Jawa Tengah, 30 September 2015. ANTARA FOTO

    Puluhan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pekalongan Menggungat melakukan aksi solidaritas terhadap kasus pembunuhan petani penolak tambang pasir di Lumajang bernama Salim Kancil di Pekalongan, Jawa Tengah, 30 September 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menilai vonis 3,5 tahun yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya kepada I dan A, terdakwa anak dalam kasus pembunuhan Salim Kancil, sudah tepat. "Saya kira hakimnya cukup bijaksana," kata Arist saat dihubungi, Jumat, 29 April 2016.

    Arist menuturkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia terdakwa anak-anak tidak boleh dihukum bui lebih dari 10 tahun. Meskipun tindakannya  kategori melanggar hak asasi manusia, yakni  menganiaya seseorang hingga meninggal, terdakwa anak tetap harus mendapat perlakuan khusus.

    Apalagi hakim menemukan bukti bahwa terdakwa hanya ikut-ikutan menganiaya Salim Kancil. Menurut Arist hal itu membuktikan bahwa terdakwa tidak punya rencana menganiaya dan membunuh.

    Arist menilai sudah tepat bila vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa. "Peran mereka bukan perencana penganiayaan dan pembunuhan, jadi bukti itu bisa meringankan hukuman mereka," katanya.

    Setelah divonis, ujar Arist, terpidana harus dimasukan ke dalam sel khusus anak dan tidak boleh dicampur dengan narapidana dewasa. "Fokusnya sekarang adalah pembinaan pada dua narapidana itu," ujar Arist.

    Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara kepada I dan A, terdakwa anak dalam kasus pembunuhan Salim Kancil, Kamis, 28 April 2016.

    Vonis hakim lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yakni 7 tahun penjara. Jaksa menilai terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jaksa juga menjerat terdakwa dengan Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP tentang pengeroyokan dan perusakan. “Majelis hakim cenderung membuktikan dakwaan kedua,” kata ketua majelis hakim, Suhartati.

    EDWIN FAJERIAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peta Bencana Sejumlah Sudut Banjir Jakarta di Akhir Februari 2020

    Jakarta dilanda hujan sejak dini hari Rabu, 25 Februari 2020. PetaBencana.id melansir sejumlah sudut yang digenangi banjir Jakarta hingga pukul 15.00.