Begini Mekanisme Pemilihan Ketua Umum Golkar di Munaslub  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo Sambuaga. TEMPO/Seto Wardhana

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo Sambuaga. TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua panitia penyelenggara acara Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya, Theo L. Sambuaga, mengatakan pendaftaran calon Ketua Umum Golkar dibuka pada 3-4 Mei 2016. Kemudian, keesokan harinya, dilakukan penetapan para calon Ketua Umum Golkar yang akan bertarung dalam Munaslub pada 23-26 Mei 2016 di Bali.

    Hari pertama akan diseleksi siapa saja yang dapat terus melaju dalam pemilihan Ketua Umum Golkar. "Nanti dipilih siapa yang mendapat 30 persen suara," ucap Theo saat ditemui seusai Rapat Pleno DPP Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis, 28 April 2016.

    Theo berujar, calon yang mendapat 30 persen suara akan terus melaju. Sedangkan yang perolehan suaranya kurang akan gugur. "Bila lebih dari satu orang yang lolos, dipilih langsung oleh peserta Munaslub untuk menjadi ketua umum sekaligus ketua formatur," tuturnya.

    Sebaliknya, bila calon yang mencapai 30 persen hanya seorang, akan langsung disahkan secara aklamasi. Sedangkan bila tidak ada satu pun yang mencapai 30 persen, akan ada voting ulang.

    Voting ulang, kata Theo, nanti dibicarakan dengan panitia penyelenggara. "Di antara yang tidak mendapat 30 persen itu, siapa saja yang tetap akan maju?" ucapnya.

    Theo menuturkan saat ini yang paling penting ialah persiapan para calon untuk dapat bertarung di Munaslub. "Biar dia berkompetisi. Ada tahapan sosialisasi ke daerah, dan terakhir debat publik," ujarnya.

    Menjelang Munaslub kali ini, setidaknya sudah ada beberapa tokoh yang akan maju menjadi calon Ketua Umum Golkar, antara lain Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Mahyudin, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin, dan anggota DPR, Setya Novanto.

    AHMAD FAIZ



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.