Iuran Caketum Golkar, Nurdin Halid: Itu Soal Kecil  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid berbincang dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Setya Novanto sebelum pembukaan Rapat Konsultasi Nasional di Sanur, Denpasar, Bali, 4 Januari 2016. TEMPO/Johannes P. Christo

    Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid berbincang dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Setya Novanto sebelum pembukaan Rapat Konsultasi Nasional di Sanur, Denpasar, Bali, 4 Januari 2016. TEMPO/Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya, Nurdin Halid, mengatakan tidak perlu ribut soal iuran para calon ketua umum Partai Golkar. Menurut dia, iuran ialah hal teknis yang tidak perlu diributkan.

    Nurdin meminta pihak-pihak tersebut berfokus pada hal-hal yang akan dibahas dalam munaslub mendatang, seperti mewujudkan kesejahteraan Indonesia di 2045. "Itu jauh lebih penting, iuran itu masalah kecil," ujarnya di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis, 28 April 2016.

    Menurut Nurdin, iuran dan sumbangan telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Salah kaprah, kata dia, bila ada anggapan tidak ada iuran. "Itu dia tidak mengerti anggaran dasar," katanya.

    Hari ini pengurus DPP Golkar berkumpul untuk rapat pleno penyelenggaraan munaslub. Nurdin mengatakan masalah iuran akan dibahas dalam rapat ini.

    Adapun Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono menambahkan, besarnya iuran sebaiknya sukarela. "Kalau sukarela, itu dari dulu setiap perhelatan," ujar Agung.

    Sementara itu, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menuturkan, dalam penyelenggaraan munaslub, akan ada dana partisipasi. "Setoran itu kecil aja, pokoknya ada partisipasi," ucapnya.

    Munaslub Golkar akan berlangsung pada 23-26 Mei 2016 di Bali. Persiapan Munas, kata Nurdin, sudah rampung sekitar 90 persen. Adapun di tingkat SC sudah beres sekitar 95 persen. "Semua persiapan dilaksanakan dengan baik. Sebanyak 5 persen lagi tinggal masalah percetakan," ujarnya.

    AHMAD FAIZ



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Dilarang dan Dibatasi Selama Pemberlakuan PSBB Jakarta

    Anies Baswedan memberlakukan rencana PSBB pada 9 April 2020 di DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19. Sejumlah kegiatan yang dilarang dan dibatasi.