DPR Minta Pemerintah Percepat Proses Pembebasan Sandera Abu Sayyaf  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menlu Retno Marsudi usai memberikan keterangan media terkait perkembangan upaya pembebasan 10 WNI dari kelompok Abu Sayyaf di Jakarta, 5 April 2016.  Pemerintah Indonesia diminta menunggu hingga 8 April 2016 untuk bernegosiasi mengenai penyanderaan awak kapal Brahma 12 ini. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Menlu Retno Marsudi usai memberikan keterangan media terkait perkembangan upaya pembebasan 10 WNI dari kelompok Abu Sayyaf di Jakarta, 5 April 2016. Pemerintah Indonesia diminta menunggu hingga 8 April 2016 untuk bernegosiasi mengenai penyanderaan awak kapal Brahma 12 ini. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Asril Hamzah Tanjung menyatakan kekhawatirannya dengan keselamatan 14 orang warga negara Indonesia yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di selatan Filipina. Kekhawatiran Asril mencuat seusai seorang sandera Abu Sayyaf asal Kanada, John Ridsdel, dipenggal kepalanya.

    "Pemerintah terus diplomasi dengan Filipina. Sayangnya Filipina cuma iya-iya saja tapi belum ada perkembangan," kata Asril kepada Tempo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 27 April 2016.

    Sebanyak 14 warga negara Indonesia disandera kelompok Abu Sayyaf. Pada 26 Maret lalu, kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 dibajak. Kapal tersebut membawa muatan 7.000 ton batu bara dari Banjarmasin menuju Filipina. Sebanyak 10 awak kapal disandera. Kelompok Abu Sayyaf meminta uang tebusan 50 juta peso atau sekitar Rp 14,3 miliar.

    Pada pertengahan April, kelompok Abu Sayyaf membajak kapal tunda Henry dan kapal tongkang Cristi yang tengah dalam perjalanan dari Cebu, Filipina, menuju Tarakan. Empat awak kapal disandera.

     Asril meminta pemerintah lebih giat mencari jalan untuk membebaskan 14 warga Indonesia. Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya itu pun mendorong pemerintah agar aktif melibatkan perusahaan pemilik kapal dalam negosiasi pembebasan sandera.

    "Jika masih belum ada perkembangan, kami akan panggil Menteri Luar Negeri dan Kepala BIN. Kami ingin mereka jelaskan kenapa begitu lama proses pembebasan sandera," kata Asril.

    Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Amanat Nasional Hanafi Rais meminta pemerintah lebih kreatif mencari cara pembebasan sandera. Pemerintah harus menyiapkan opsi lain yang tak menyertakan pemerintah Filipina. "Bisa dengan menggandeng pihak lain yang kenal dekat dengan Abu Sayyaf," katanya.

    Menurut Hanafi, diperlukan bantuan pihak yang tahu seluk-beluk Abu Sayyaf. Sebab, kelompok bersenjata ini terdiri atas sejumlah sempalan yang tersebar di berbagai lokasi di Filipina. Bisa saja masing-masing sempalan Abu Sayyaf mengaku sebagai penyandera 14 warga Indonesia.

    Baca Juga: Presiden Jokowi Masih Yakin Abu Sayyaf Mau Bebaskan Sandera

    "Jangan sampai Indonesia bernegosiasi dengan kelompok yang salah," kata Hanafi. "Jadi pemerintah harus fokus identifikasi kelompok mana yang menyandera WNI."

    Sedangkan anggota Komisi I dari Fraksi NasDem, Supiadin Aries Saputra, mengatakan TNI dalam kondisi siap tempur membebaskan sandera di Filipina. Meski begitu, Supiadin meminta pemerintah berpikir seribu kali sebelum mengerahkan kekuatan militer.

    Pensiunan Mayor Jenderal TNI itu beralasan lokasi sandera berada di wilayah yang menyatu dengan masyarakat. Jadi akan sulit membedakan mana kelompok Abu Sayyaf dan masyarakat biasa. Jika operasi militer tetap dilakukan, Supiadin khawatir berpotensi tinggi melukai masyarakat sipil. "Pemerintah lebih baik segera mencari jalur negosiasi," kata Supiadin.

    Simak Pula: Tangis Keluarga Korban: Abu Sayyaf, Jangan Siksa Anak Kami

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan rencananya bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia dan Filipina pada 5 Mei mendatang. Sayangnya, Gatot enggan menceritakan detail apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. "Kami akan bicarakan lebih lanjut sial patroli terkoordinasi," kata Gatot, Senin lalu.

    INDRA WIJAYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?