Gus Ipul: PNS Siluman Itu Fenomena Aneh

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Saifullah Yusuf/Gus Ipul. Dok. TEMPO/Dasril Roszandi

    Saifullah Yusuf/Gus Ipul. Dok. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Surabaya- Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf mengaku terkejut mendengar adanya Pegawai Negeri Sipil siluman. 

    "Ada PNS siluman itu fenomena aneh," kata Syaifullah kepada Tempo. Rabu, 27 April 2016. 

    Gus Ipul sapaan Syaifullah yakin database pegawai negeri merupakan data yang valid. Dalam sistem database pegawai negeri selalu tercantum biodata masing-masing orang. Soal dugaan adanya PNS siluman, Gus Ipul menduga yang terjadi adalah ketidakcocokan antara database pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 

    "Harus diperiksa dulu apa benar itu tidak ada orangnya, jangan-jangan cuma database saja yang belum saling menerima," katanya. Jika demikian, dia melanjutkan, maka perlu dilakukan pemeriksaan. Jangan-jangan database lain juga bermasalah.

    Sampai saat ini, Gus Ipul belum mendapat laporan ihwal adanya pegawai negeri siluman di Provinsi Jawa Timur.  "Semoga di Jawa Timur PNS siluman tidak ada, bisa kacau kalau ada," katanya. 

    Jika memang benar ada PNS siluman yang masih menerima gaji, menurut Gus Ipul APBD yang rugi. Sebab,  pemerintah provinsi Jawa Timur mengeluarkan anggaran belanja pegawai termasuk gaji untuk pegewai negeri yang tidak ada orangnya. 

    "Namanya ada untuk pengeluaran belanja pegawai tapi orangnya tidak ada kan bisa mubazir uang yang sudah dikeluarkan untuk gaji," katanya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Nasional Bima Haria Wibisana mengatakan lembaganya mendapati 57 ribu Pegawai Negeri Sipil tersebar di seluruh Indonesia tidak mendaftar ulang. “Kami sedang investigasi, orang ini eksis atau tidak, apakah sudah pensiun, sakit lama tidak pernah masuk atau mungkin tidak ada orangnya. Kalau memang tidak ada, akan kami hilangkan dari database,” tutur dia.

    EDWIN FAJERIAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.