Jokowi Pilih 'Mundur' Ketimbang Jawab Panama Papers  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menunggu kedatangan Anggota dan Ketua BPK, Harry Azhar Azis, di Istana Merdeka, Jakarta, 14 April 2016. TEMPO/Subekti

    Presiden Jokowi menunggu kedatangan Anggota dan Ketua BPK, Harry Azhar Azis, di Istana Merdeka, Jakarta, 14 April 2016. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Ada saja cara Presiden Joko Widodo menghindari pertanyaan wartawan. Bukannya menyatakan menolak menjawab sebagaimana pejabat publik pada umumnya, ia bikin cara baru: mundur.

    Mundur yang dimaksud bukan mengundurkan diri dari jabatan, melainkan berjalan ke belakang. Seperti Selasa siang, 26 April 2016 ini, ketika Jokowi yang baru saja membuka Sensus Ekonomi 2016 di kompleks Istana Merdeka.

    Selangkah demi selangkah dia menjauh dari awak media yang mencegatnya dan melontarkan pertanyaan tentang keberadaan pejabat publik di Panama Papers serta Kuburan Massal PKI. Ekspresi Jokowi tak seperti pejabat yang hendak kabur saat berjalan mundur. Wajahnya tetap serius dengan sorot mata tajam dan bibir ditekuk ke atas seolah-olah memikirkan jawaban.

    "Hmm, bagaimana? Apa?" kata Jokowi sambil terus berjalan mundur. Tak satupun jawaban keluar dari mulutnya.

    Awak media di depan Jokowi pun dibikin gemas oleh ulah Presiden. Mereka memintanya tak kabur, tapi Jokowi tak menghentikan langkah mundurnya.

    Setelah posisinya cukup jauh dari awak media, barulah Jokowi melempar senyum. Ia melambaikan tangan dan meminta pertanyaan disampaikan lain waktu.

    Sebagaimana diberitakan, beberapa pekan terakhir terungkap sejumlah nama populer termasuk pejabat publik di Panama Papers. Panama Papers adalah sebutan proyek konsorsium global jurnalis investigasi (ICIJ) yang membongkar bocoran dokumen berisi daftar klien Mossack Fonseca, sebuah firma hukum di Panama yang banyak membantu pendirian perusahaan cangkang di negara suaka pajak.

    Baca: Luhut Terseret Panama Papers

    Tempo, satu-satunya media dalam negeri yang tergabung dalam proyek investigasi global tersebut, menemukan sejumlah konglomerat hingga penyelenggara negara dalam daftar klien tersebut. Dua di antaranya adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis dan Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan Luhut Panjaitan.

    Baca: Ketua BPK Harry Azhar Azis Dituntut Mundur

    Harry tak membantah pernah mendirikan perusahaan cangkang di British Virgin Islands. Namun menurut dia perusahaan itu tak pernah aktif, apalagi memiliki aset. Adapun Luhut menampik menjadi bos di sebuah perusahaan di Republik Seychelles, Afrika Timur, yang didirikan oleh orang-orang dekatnya pada 2006.

    ISTMAN MP | AGOENG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.