Kapolda Papua Barat ke Jakarta, Bantah Ada Rusuh di Tolikara  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi menurunkan pasukannya untuk mengamankan kerusuhan di Tolikara, Papua, Minggu, 24 April 2016 (Reuters)

    Polisi menurunkan pasukannya untuk mengamankan kerusuhan di Tolikara, Papua, Minggu, 24 April 2016 (Reuters)

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Inspektur Jenderal Paulus Waterpau membantah adanya kerusuhan di Tolikara, yang diakibatkan perbedaan pendapat terkait dengan penyaluran dana Rencana Strategi Pembangunan Kampung (Respek).

    Bahkan, Paulus berujar, tidak ada kerusuhan dan pembakaran rumah di Tolikara. "Tidak ada kerusuhan di sana, meski sempat akan meledak, tapi sudah ditangani. Sekarang aman-aman saja. Kapolres saya telepon juga bisa menjanjikan aman-aman saja," katanya di gedung Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, hari ini, 25 April 2016.

    Paulus menjelaskan, kondisi di Tolikara masih relatif aman. Paulus mengakui adanya perbedaan pendapat dan selisih paham terkait dengan dana Respek tersebut, hanya saja hal itu bisa diredam sehingga tidak menimbulkan kerusuhan. "Kondisi di sana sudah aman," katanya.

    Paulus menjelaskan, semua besaran dana respek yang dibagikan antarsatu desa dengan yang lainnya tidak ada yang dibedakan, tapi jika dilihat dari jumlah kepadatan penduduk pembagian dana tersebut barulah terlihat adanya perbedaan sehingga menimbulkan perselisihan. "Tapi sistem pembagian di sana itu fair. Mereka membagi dana itu di tengah lapangan, dikumpulkan semua kepala kampung, warga yang terwakilkan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah," ujarnya.

    Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan telah terjadi bentrokan di Distrik Gika dan Panaga, Kabupaten Tolikara, sejak 9 April 2016 hingga kini. Bentrokan tersebut menyebabkan 32 warga terluka dan satu orang tewas. Tidak hanya itu, dikabarkan jumlah yang tewas mencapai dua orang dan 95 rumah dibakar akibat dari bentrokan tersebut.

    Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan penyebab bentrok atau konflik sosial ini adalah persoalan pembagian bantuan dana Respek yang dinilai tidak adil antardistrik. "Karena telah berlangsung sejak 9 April hingga kini, akhirnya BPBD Kabupaten Tolikara melaporkan kejadian ini kepada posko BNPB dan meminta bantuan," katanya di Jayapura, Minggu, 24 April 2016.

    ABDUL AZIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.