Ribuan Liter BBM yang Siap Diselundupkan ke Timor Leste Disita

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengumuman bahan bakar minyak (BBM) habis dipasang di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Mandai, Kabupaten Maros, Sulsel, 1 September 2014. TEMPO/Fahmi Ali

    Pengumuman bahan bakar minyak (BBM) habis dipasang di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Mandai, Kabupaten Maros, Sulsel, 1 September 2014. TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.COKupang - Aparat Kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur, menyita 3.380 liter bahan bakar minyak yang hendak diselundupkan ke Timor Leste, Senin, 25 April 2016. 

    "Saat melakukan operasi, kami menemukan 3.380 liter BBM jenis minyak tanah, bensin, dan solar yang siap diselundupkan ke Timor Leste," kata Kapolres Belu Ajun Komisaris Besar Dewa Putu Gede Artha, Senin, 25 April 2016.

    Bahan bakar itu disembunyikan di permukiman warga dan semak belukar di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Polisi kemudian membawa BBM itu ke Markas Polres Belu sebagai barang bukti. "Ada beberapa orang yang terindikasi sebagai pelaku, tapi kami masih lakukan pengembangan," ujarnya.

    Penemuan bahan bakar itu berdasarkan laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa ada penimbunan BBM yang dilakukan penduduk di wilayah perbatasan. Operasi kepolisian itu sempat ditolak oleh penduduk setempat. Namun polisi tetap menggeledah rumah penduduk. “Barang bukti ini ditemukan di rumah-rumah dan di semak yang hendak diselundupkan, baik melalui jalur darat maupun laut,” ujar Dewa.

    Polisi juga menyisir wilayah hutan dan pinggir pantai jalur perbatasan dan menemukan BBM yang juga siap diselundupkan. Dewa mengimbau penduduk agar bersama pihak keamanan memperketat pengamanan di pintu perbatasan untuk meminimalkan tingkat kejahatan. "Butuh peran serta warga di perbatasan untuk menjaga adanya penyelundupan ilegal ke Timor Leste," tuturnya. 

    YOHANES SEO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.