Jokowi Minta Luhut Usut Dugaan Pembunuhan Massal 1965

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membuka acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mengumumkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat peristiwa itu pada 2012. Kajian akademik pun telah dilakukan berbagai kalangan. TEMPO/Subekti

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membuka acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mengumumkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat peristiwa itu pada 2012. Kajian akademik pun telah dilakukan berbagai kalangan. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan menyelesaikan dugaan pembunuhan massal dalam kasus pemberontakan PKI 1965. Luhut mengatakan Presiden memintanya membuktikan keberadaan kuburan massal dalam kasus tersebut.

    "Presiden tadi memberi tahu bahwa memang disuruh cari saja kalau ada kuburan massalnya itu. Berpuluh-puluh tahun kita selalu dicekoki sekian ratus ribu yang mati. Padahal, sampai hari ini, belum pernah kita temukan satu kuburan massal," kata Luhut setelah menemui Presiden di kompleks Istana, Senin, 25 April 2016.

    Luhut mempersilakan jika ada lembaga swadaya masyarakat atau pihak mana pun yang memiliki data mengenai adanya kuburan massal atau pembunuhan massal selama kasus 1965. "Silakan saja. Disampaikan, saya akan pergi dengan dia," ucapnya.

    Sebelumnya, Luhut mengimbau masalah 1965 diselesaikan secara internal tanpa melibatkan campur tangan negara lain. "Kita bangsa besar. Kita punya keinginan sama. Tak usahlah melibatkan pihak lain untuk menyelesaikan masalah kita," tuturnya.

    Pernyataan Luhut itu disampaikan saat membuka pelaksanaan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, yang dilaksanakan di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, 18-19 April 2016. Luhut mengatakan pembicaraannya dengan Presiden Joko Widodo sekitar dua bulan lalu berujung pada niat menyelesaikan isu tujuh pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk 16 pelanggaran HAM di Papua.

    ANANDA TERESIA

    Video Kuburan Massal PKI di Semarang:
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ashraf Sinclair dan Selebritas yang Kena Serangan Jantung

    Selain Ashraf Sinclair, ada beberapa tokoh dari dunia hiburan dan bersinggungan dengan olah raga juga meninggal dunia karena serangan jantung.