Skandal Panama Papers: PPATK-Pemerintah Bahas Satgas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panama Papers

    Panama Papers

    TEMPO.COJakarta - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengatakan akan membahas data transaksi Panama Papers dengan kementerian terkait, pekan ini. "Kalau tidak besok, ya, lusa," kata Yusuf yang mendapat pesan pendek dari Staf Khusus Presiden, Teten Masduki, saat dihubungi, Minggu, 24 April 2016.

    Rapat koordinasi itu direncanakan akan melibatkan beberapa pihak, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Kementerian Keuangan. Rapat koordinasi itu rencananya akan menindaklanjuti pembahasan Panama Papers.

    BACA JUGA
    Wah, Agus Pelaku Mutilasi Nuri Rupanya Punya Pacar Banyak
    Pacar Baru Ronaldo Ternyata Pilot Langganan Selebritas

    Pembahasan dokumen tersebut, kata Yusuf, termasuk menentukan koordinator satuan tugas yang akan menelusuri kasus ini. Yusuf mengatakan saat ini pihaknya dan pemerintah dalam tahap memvalidasi data Panama Papers yang bocor di media. Caranya dengan membandingkan data transaksi PPATK, data Dirjen Pajak, dan beberapa data lain.

    Yusuf pun belum menentukan tindakan setelah data rahasia pajak itu dinyatakan valid. Menurut dia, langkah terbaik setelah menyatakan kebenaran data itu adalah memastikan apakah uang itu masih ada di negara surga pajak atau sudah ditempatkan ke daerah lain. Lalu ditelusuri pula dari mana asal dana itu, apakah legal atau ilegal.

    BACA JUGA
    Mengaku Nabi Isa, Nur Tajib Ajarkan Sholat Tak Lazim
    Disebut Sebagai Sekutu Yusril oleh Ahok, Ini Curhat Wali Kota

    Bila dana itu dinyatakan legal, Yusuf berharap pemerintah segera membuat aturan agar pemilik dana membawa uangnya ke Tanah Air. "Tindakan selanjutnya setelah validasi belum ditentukan," katanya. Yusuf pun enggan menanggapi keterlibatan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan pada Panama Papers itu. "Tunggu data validnya dulu, nanti jadinya fitnah."

    MITRA TARIGAN

    LUHUT TERSANDUNG PANAMA PAPERS
    Ada Menkopolhukam Luhut Pandjaitan di Panama Papers
    Luhut Tersandung Panama Papers, Ini Reaksi Jokowi dan JK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.