Skandal Panama Papers: Jokowi Didesak Telusuri Harta Luhut

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Kemitraan Monica Tanuhandaru meminta pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terhadap para pejabat publik yang namanya tercatat dalam Panama Papers. "Pejabat publik yang namanya tercatat perlu dipertanyakan dan tentunya diinvestigasi mendalam keterlibatannya," katanya saat dihubungi, Minggu, 24 April 2016.

Monica mengatakan hal itu tidak akan aneh bila yang tercantum di Panama Papers hanya nama tokoh pengusaha, tapi aneh bila yang terdaftar adalah pejabat tinggi negara yang sangat berpengaruh, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. "Masalahnya, itu tidak hanya integritas si pejabat, tapi juga integritas Negara Indonesia," katanya.

Menurut dia, masalah ini akan menggiring pertanyaan apakah harta yang tersimpan di surga pajak itu harta pribadi pejabat tersebut atau harta hasil penyalahgunaan wewenang semasa si pejabat berkuasa. Ditambah lagi, biasanya istri dan anak sang pejabat adalah pengusaha. "Takutnya, posisi si suami sebagai pejabat berpengaruh menjadi kesempatan untuk peningkatan bisnis istri dan anaknya," kata Monica.

Monica meminta para pejabat yang namanya tercantum dalam daftar Panama Papers melakukan transparansi. Hal itu pun diperlukan tentang bisnis yang dilakukannya sebelum dia menempati posisi penting di Kabinet Kerja. "Sebaiknya para pejabat lebih transparan dan declare tentang conflict of interest yang terjadi sebelum dia menjabat," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan tercatat namanya dalam Panama Papers. Luhut tertulis sebagai Direktur Mayfair International Ltd dengan alamat perusahaannya di Indonesia, Jalan Mega Kuningan Barat III Nomor 11. Luhut menyangkal memiliki perusahaan Mayfair. "Saya belum pernah dengar. Kami tak pernah punya Mayfair. Rumah ini nomor 18," katanya.

MITRA TARIGAN