PDIP Gelar Rakornas Maritim tanpa Megawati  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Rapat Koordinasi Nasional bidang kemaritiman Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Hotel Mercure, Jakarta, 24 April 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

    Suasana Rapat Koordinasi Nasional bidang kemaritiman Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Hotel Mercure, Jakarta, 24 April 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.COJakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman. "Rakor kali ini ingin menggerakkan potensi kemaritiman," kata Ketua DPP PDIP Bidang Kemaritiman Rokhmin Dahuri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Ahad, 24 April 2016.

    Rokhmin menuturkan ada lima alasan mengembangkan kemaritiman. Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar. Kedua, laut dan pesisir Indonesia mengandung potensi US$ 1,5 triliun. Ketiga, sebanyak 45 persen barang yang didagangkan di dunia dikapalkan melalui perairan Indonesia. Keempat sumber daya alam laut yang melimpah. Terakhir, profit tinggi bagi usaha-usaha pada sektor kelautan.

    Beberapa menteri Kabinet Kerja yang berhubungan dengan kemaritiman dijadwalkan hadir, seperti Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

    Tampak di antara tamu, kader PDIP yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, serta Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Namun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadir dengan alasan menghadiri peringatan Hari Bumi di Banten.

    Pembahasan masalah maritim kali ini dihadiri pula perwakilan nelayan yang terhimpun dalam Gerakan Nelayan Tani Indonesia. Rakornas ini mengambil tema menggerakkan poros maritim dunia untuk kesejahteraan rakyat.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.