Meterai Dukungan Cagub, Pengamat: Tak Ada Urgensinya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua orang pengunjung mengisi formulir saat memberikan dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Mall Ambasador, Jakarta, 25 Juli 2015. Pengumpulan fotokopi KTP dukungan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa maju pada Pilkada DKI 2017. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Dua orang pengunjung mengisi formulir saat memberikan dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Mall Ambasador, Jakarta, 25 Juli 2015. Pengumpulan fotokopi KTP dukungan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa maju pada Pilkada DKI 2017. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat politik dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menganggap tak ada perlunya syarat penggunaan meterai per individu sebagai bukti dukungan kepada calon gubernur jalur independen.

    Syarat yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum dianggap tak relevan dengan aspek kesetaraan bagi tiap calon dalam pemilihan kepala daerah 2017. "Ya beda (tak seimbang). Dalam proses pencalonan saja, battleground yang dihadapi calon independen sudah tiga kali lebih berat dari calon dari partai politik," kata Titi, dalam diskusi publik tentang revisi Undang-Undang Pilkada, di kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 April 2016.

    Kata Titi, langkah calon independen berbeda dengan calon yang diusung partai politik. Calon independen, kata dia, harus berjuang memenuhi syarat administrasi di awal pilkada. "Harus mengumpulkan KTP dan tanda tangan, itu juga belum valid dan 100 persen aman. Diberi materai juga sama saja, kalau nanti dukungannya batal," katanya.

    Setelah verifikasi pengumpulan KTP atau biasa disebut faktual, calon independen harus melewati verifikasi riwayat medis dan kesehatan, pendidikan, sertu ketentuan lain. "Itu pun mereka masih menjadi 'bakal calon', masih belum aman," kata Titi.

    BacaAhok Sanggupi Syarat Meterai untuk Calon Perseorangan

    Dua proses untuk calon independen, menurut Titi, belum termasuk hari pemungutan suara. "Jadi proses calon independen sudah berat. Jika dalam pilkada, parpol dihindarkan dari adanya mahar, jalur perseorangan juga jangan dibuat 'mahal'," Titi menyarankan. Namun, Titi mengapresiasi perubahan kecil yang dibuat KPU, mengenai syarat penggunaan meteri dukungan untuk jalur independen berdasarkan rekap per kelurahan.

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang hendak maju sebagai calon independen dalam pilkada DKI 2017, menyambut baik perubahan itu. Menurut dia, syarat itu lebih ringan dibanding meterai per individu. "Kalau per kelurahan murah, dong. Kami sanggup," kata Ahok di kantor Gubernur DKI Jakarta, Kamis, 21 April 2016.

    Ahok mempersoalkan biaya besar yang harus dikeluarkan calon independen jika syarat meterai masih harus dihitung per individu. Jika dia menargetkan jumlah pendukung satu juta orang, total biayanya sudah Rp 6 miliar. Nilai ini didasari harga satu meterai Rp 6.000.

    Ahok sempat mengaku rela tak ikut pilkada 2017 bila syarat meterai per individu itu tak berubah. "Kalau sampai KPU keluar ada materai, yang sudah terkumpul berapa, saya kumpulin. Kalau dia (pendukung) bilang tidak bisa ikut kalau enggak ada materai, ya sudah, enggak usah ikut," ujarnya.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.