KLHK: Polemik Reklamasi Momen Kaji Lingkungan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang warga berkostum unik saat melakukan penyegelan Pulau G, Muara Angke, Jakarta, 17 April 2016. Pemprov DKI Jakarta telah menertibkan beberapa pemukiman di sekitar proyek reklamasi ini. TEMPO/Subekti

    Seorang warga berkostum unik saat melakukan penyegelan Pulau G, Muara Angke, Jakarta, 17 April 2016. Pemprov DKI Jakarta telah menertibkan beberapa pemukiman di sekitar proyek reklamasi ini. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan belum ada titik temu dalam pembahasan reklamasi, baik itu di Jakarta ataupun di wilayah Indonesia lainnya. Menurut dia, polemik yang terjadi saat ini sebaiknya dijadikan proses untuk kembali mengkomunikasikan tujuan pembangunan reklamasi kepada publik.

    "Kita harus tahu tujuan apa yang akan diperoleh di masa depan. Kalau memang untuk meningkatkan kualitas, maka pelaksanaannya harus dengan baik prosesnya," kata Laksmi di Warung Daun, Sabtu, 23 April 2016.

    Laksmi menyebutkan polemik reklamasi yang terjadi karena mencuatnya konflik reklamasi di Teluk Jakarta. Sehingga, menurut dia, momen ini sebaiknya dimanfaatkan untuk mengkaji ulang seluruh kebijakan reklamasi yang ada.

    "Kalau cita-cita awalnya untuk meningkatkan kualitas pesisir Teluk Jakarta itu sendiri, maka prosesnya dilihat apakah itu dilaksanakan dengan baik atau tidak," katanya.

    Laksmi mengingatkan jangan sampai reklamasi yang dilakukan tanpa ada proses yang baik dan jelas, saat masih berada di tengah jalan ternyata banyak masalah yang timbul. "Karena untuk bisa mencapai yang dicita-citakan baru akan tercapai pada 10 hingga 15 tahun mendatang," tutur Laksmi.

    Berkaca dari perjalanannya, reklamasi berawal dari rencana mengembangkan waterfront city berskala internasional pada 1995 di Jakarta dan Tangerang. Kemudian, muncul gagasan untuk memperbaiki kualitas masyarakat yang salah satunya membangun reklamasi seluas 2.700 hektare dengan revitalisasi seluas 2.500 hektare di pesisir.

    Namun, ketika diuji pada 1995, desain reklamasinya tidak sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian proses itu terus bergulir hingga kejadian banjir besar Jakarta pada 2007. Sehingga muncul pernyataan apa urgensi dari reklamasi Pantai Utara.

    "Ada polemik antara periode itu hingga sekarang. Proses pencarian solusi itu masih berproses juga. Masyarakat harus tahu konteks polemik ada di mana," katanya.

    Bahkan, pada 2009, mulai disusun studi yang menemukan adanya penurunan lahan Jakarta. Dari semua tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab banjir yang terjadi di Jakarta ternyata tidak lagi berasal dari curah hujan, melainkan naiknya permukaan laut.

    Sehingga, polemik yang sedang terjadi ini harus menjadi momen yang bisa dimanfaatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengkaji ulang pembangunan reklamasi. Menurut dia, yang perlu dipahami kondisi Teluk Jakarta saat ini sudah dalam keadaan tercemar berat, sedimentasi, dan kualitas kemiskinan nelayan harus diperbaiki.

    "Dalam kajian ini, kami harus berkonsentrasi bagaimana benefit (reklamasi) akan diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini yang harus dicek kembali. Intinya (pembahasan) ini belum titik," katanya.

    LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peta Bencana Sejumlah Sudut Banjir Jakarta di Akhir Februari 2020

    Jakarta dilanda hujan sejak dini hari Rabu, 25 Februari 2020. PetaBencana.id melansir sejumlah sudut yang digenangi banjir Jakarta hingga pukul 15.00.