La Nyalla Jadi Tersangka Pencucian Uang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti saat menemui Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 20 April 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti saat menemui Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 20 April 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COSurabaya - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur La Nyalla Mattalitti sebagai tersangka. Kali ini, La Nyalla ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang dalam pengelolaan dana hibah yang diterima Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur dari pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 sampai 2014. 

    Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maruli Hutagalung mengatakan penetapan tersangka ini berdasarkan pada pengembangan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan. “Hari ini kami keluarkan penetapan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama La Nyalla Mattalitti,” kata Maruli di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jumat, 22 April 2016.

    BACA: TERKUAK: Rupanya La Nyalla Sempat Hendak Kabur ke Makau

    Kadin Jawa Timur mendapat dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 sampai 2014 sebesar Rp 48 miliar. Maruli mengatakan ditemukan aliran dana dari pengembangan korupsi itu pada tahun 2011 lebih-kurang Rp 1,3 miliar. “Kami lihat saja nanti ke mana saja aliran dana itu,” ujar Maruli.

    Penetapan tersangka La Nyalla dalam kasus pencucian uang itu tertuang dalam surat Nomor KEP-39/0.5/.d1/04/2016 tertanggal 22 April 2016. Maruli menambahkan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak akan tebang pilih menindak kasus ini. Siapa pun yang terlibat, kata dia, akan diusut. Termasuk jika ada keterlibatan pejabat pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Maruli yakin dengan alat bukti yang sudah disiapkan untuk menjerat La Nyalla. Ada dua alat bukti yang sudah disiapkan Kejaksaan. Maruli menambahkan, tim penyidik juga sudah memeriksa ahli dan saksi dalam kasus ini. “Tidak peduli nanti dipraperadilankan, saya akan keluarkan sprindik baru lagi,” katanya.

    BACA: Buron, La Nyalla Curhat di Ulang Tahun PSSI

    Dalam tindak pidana pencucian uang ini, La Nyalla dinyatakan melanggar Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Maruli menambahkan, ancaman hukuman kira-kira 20 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

    Dengan ini, La Nyalla yang saat ini tidak diketahui keberadaannya, menjadi tersangka di dua kasus berbeda. Pada 12 April 2016, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan La Nyalla sebagai tersangka korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur untuk membeli saham perdana Rp 5,3 miliar dengan keuntungan Rp 1,1 miliar.

    Sebelumnya, Kejaksaan menetapkan La Nyalla sebagai tersangka kasus korupsi pada 16 Maret 2016. Namun penetapan tersangka itu batal demi hukum karena putusan praperadilan yang dibacakan hakim Ferdinandus di Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan itu menyatakan surat penetapan tersangka La Nyalla tidak sah. 

    BACA: Kejaksaan: La Nyalla Jadi Tersangka Lagi

    Kuasa hukum La Nyalla, Sumarso, mengatakan penetapan tersangka La Nyalla dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang tidak sah. “Kemarin kan sudah batal di praperadilan, mau diulangi berapa kali,” kata Sumarso kepada Tempo.

    Sumarso menambahkan, sampai saat ini tim kuasa hukum belum bisa melakukan upaya hukum apa pun. Menurut Sumarso, Kejaksaan seharusnya membuktikan dulu proses penyidikan yang dia lakukan. “Selama ini kan cuma mengumumkan lewat media,” kata Sumarso.

    Sumarso juga menyayangkan langkah Kejaksaan yang memblokir rekening dan paspor La Nyalla. Dengan begitu, kliennya yang menjabat Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia itu malah tidak bisa kembali ke Indonesia. 

    “Kami minta itu dicabut dulu, jadi Pak Nyalla bisa pulang,” kata Sumarso.

    SITI JIHAN SYAHFAUZIAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.