INFO MPR - “Dulu sosialisasi dilakukan secara masif sampai ke kabupaten, kecamatan, dan sekarang sosialisasi hanya dilakukan MPR. Sosialisasi secara masif saja belum tentu berhasil, apalagi hanya dilakukan oleh MPR,” tegas Ketua MPR Zulkifli Hasan. Untuk itu, Zulkifli Hasan meminta ibu-ibu Aisiyah menjadi pelopor dalam mengembalikan identitas sebagai bangsa yang berdasarkan Empat Konsensus Berbangsa dan Bernegara.
“Dan dapat menyampaikan nilai-nilai Empat Pilar di lingkungannya dan di lingkup lebih luas lagi,” kata Zulkifli Hasan di depan sekitar seribu pengurus Aisiyah dari seluruh Indonesia yang sedang melaksanakan Dialog Kebangsaan sekaligus Rapat Kerja Nasional Aisiyah di Kampus Universitas Aisiyah (Unisa) Kampung Mlangi, Nogotirto, Sleman, Yogyakarta pada Jumat, 22 April 2016.
Selaku Ketua MPR, Zulkifli Hasan telah membicarakan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo agar sosialisasi Empat Pilar dilaksanakan seperti dulu dengan metode sesuai dengan kondisi sekarang.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli kembali menegaskan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rakyatlah yang berdaulat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat itu disepakati sistem demokrasi. Menurut Zulkifli Hasan, demokrasi tidak boleh memakai cara-cara teroris atau cara-cara radikal.
“Jadi, kalau ternyata rakyat tidak puas, lapor ke DPR atau DPRD, bisa juga lapor ke bupati dan lainnya. Kalau tak puas lagi, kata Zulkifli, nyalon jadi anggota DPR/DPRD atau nyalon jadi bupati atau gubernur. Dalam negara demokrasi, itu tidak dilarang," jelas Zulkifli seraya mengingatkan, karena rakyat yang berdaulat, tugas bupati, gubernur, dan anggota DPR/DPRD adalah melayani rakyat. (*)
