INFO NASIONAL - Tepat pada 22 April 2016, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperingati hari ulang tahun ketiga. Dalam usia yang begitu muda, provinsi ke-34 di Indonesia ini terus menunjukkan perkembangannya dengan prestasi yang ditorehkan. “Kami bersyukur, dalam keterbatasan, ada pencapaian yang baik. Pencapaian jadi fondasi untuk meloncat lebih jauh ke depan,” ujar Gubernur Kaltara Irianto.
Dalam keterbatasannya, Kaltara meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP), yang merupakan opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas laporan pengelolaan keuangan daerah. Kaltara menjadi daerah otonomi baru (DOB) pertama yang meraih opini tersebut sehingga tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
Baca Juga:
Selain itu, Kaltara mendapat predikat provinsi terbaik nasional dalam penyelenggaraan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kemudian, diraih pula peringkat ketiga penyelenggara ujian nasional (UN) berintegritas serta Government Award.
Perlunya kinerja solid dari berbagai pihak untuk membangun Kaltara. “Kalau ada sesuatu yang berbeda, mari dikomunikasikan. Itu modal utama untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi pembangunan daerah. Jangan ada konflik yang berlebihan,” tutur pejabat Gubernur Kaltara 2013-2014 dan 2014-2015 ini.
Tidak hanya internal, komunikasi ke pihak eksternal juga diperhatikan. “Harus banyak komunikasi, koordinasi, dan konsultasi ke kementerian atau pemerintah pusat agar Kaltara mendapat perhatian yang lebih baik dalam hal politik anggaran. Apalagi Kaltara masih perlu biaya besar untuk membiayai pembangunan,” ucap Irianto.
Baca Juga:
APBD Kaltara masih relatif kecil. Karena itu, bantuan melalui APBN atau investasi swasta menjadi sarana pembiayaan pembangunan. “Agar pemerintah pusat tertarik menggelontorkan anggaran, harus disusun konsep yang baik untuk perencanaan pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang, yang meyakinkan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tutur Irianto.
Contohnya, Irianto berujar, pembangunan kota baru mandiri, kawasan industri, infrastruktur, jembatan, dan bandara harus dirancang oleh konsultan profesional. “Harus jelas tahapannya, jelas yang dibangun, serta targetnya. Rancangan harus detail sehingga pemberi kebijakan anggaran tahu kebutuhan kami,” katanya.
Pemerintah Bumi Benuanta–sebutan Kaltara-- selalu berinovasi agar Kaltara menjadi yang terdepan. Salah satu langkahnya membenahi pelayanan publik dan perizinan dalam berbagai skala. “Selain itu, mempermudah perizinan dengan teknologi informasi. Dengan jumlah pegawai masih terbatas, sistem online mungkin bisa lebih murah dan orang tidak perlu datang menghadap,” ujarnya.
Sebagai provinsi baru, masyarakat kurang informasi mengenai layanan. Irianto pun mengimbau satuan kerja perangkat daerah, yang mengurusi pelayanan publik atau perizinan, seperti Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Sosial, punya standar terukur dan membuat sistem pelayanan, baik online maupun offline. “Jadi orang-orang tahu syaratnya. Langkah ini pun lebih serta transparan. Lalu kami akan meningkatkan infrastruktur pelayanan untuk kenyamanan dan kemudahan,” ucapnya.
INFORIAL