Wajarkah Saweran Munas Golkar Rp 5-10 Miliar?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo Sambuaga. TEMPO/Seto Wardhana

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo Sambuaga. TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.COJakarta - Ketua Panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar Theo Sambuaga mengatakan kewajaran besaran sumbangan dan siapa saja yang menyumbang belum diputuskan. Menurut Theo, sebaiknya saweran tidak hanya ditujukan bagi calon ketua umum, tapi juga bagi semua kader partai.

    "Penyelenggaraan munas membutuhkan biaya. Kami tanggung bersama, bukan cuma calon ketua umum," kata Theo saat mengunjungi kantor Wakil Presiden di Jakarta, Kamis, 21 April 2016. Karena sifatnya saweran, ujar dia, panitia tidak memberikan batasan khusus. Besarannya sesuai dengan kemampuan. 

    Theo menyebutkan keputusan soal besaran saweran akan ditentukan pengurus pusat dalam rapat pleno minggu depan. Sebelumnya, muncul wacana setiap calon ketua umum diminta menyetor Rp 5-10 miliar. Angka ini menimbulkan polemik antara yang setuju dan yang menolak.

    Syarat calon ketua umum, menurut Theo, bukan ditentukan besaran sumbangan, melainkan, di antaranya, pernah menjadi pengurus selama lima tahun dan pernah menduduki jabatan satu jenjang di bawah ketua umum. "Kami syaratkan laporkan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) yang pejabat negara," ucapnya. 

    Munaslub Golkar dijadwalkan digelar pada 25-27 Mei 2016 di Bali. Sebelumnya, akan digelar pada 17-19 Mei. Theo mengatakan alasan penundaan adalah belum keluarnya salinan resmi putusan dari Mahkamah Agung. 

    Kader Golkar, Bambang Soesatyo, berharap panitia kreatif dalam menggalang dana untuk munas. "Jangan menjadikan munas sebagai aji mumpung untuk menggalang dana dari calon ketua umum. Kalau enggak mampu bagaimana," ujarnya.

    Bambang disebut-sebut sebagai tim sukses calon ketua umum Ade Komarudin, yang kini menjabat Ketua DPR. "Keputusan sumbangan Rp 5-10 miliar itu sudah membatasi hak anggota, walaupun dari kami, tim Ade Komarudin, belum mengatakan menerima atau menolak," katanya. 

    "Pertanyaannya, uang dari mana? Kalau uang itu dari sponsor, berarti gratifikasi. Ini bakal jadi 'jebakan batman' karena akan melibatkan KPK," katanya. 

    Menurut Bambang, jika panitia sudah dibentuk, tanggung jawab penyelenggaraan berada di pundak panitia. "Kalaupun dimintakan sumbangan, itu sewajarnya, jangan ada ketentuan mengikat," kata Bambang sembari menambahkan bahwa sumbangan yang masih dalam batas wajar adalah Rp 1-2 miliar. 

    GHOIDA RAHMAH | ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.