Rumah Sakit Keluhkan Kurang Obat BPJS, Siapa yang Nakal?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

    Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.COJakarta - Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Eka Yoshida menceritakan kekesalannya dalam masalah pengadaan obat untuk layanan pasien BPJS. "Sering sekali kami menerima surat dari distributor bahwa stok obat kosong," katanya pada diskusi publik dengan tema “Access to Medicine” di Casablanca, Jakarta, Kamis, 21 April 2016.

    Tak hanya itu, Eka pun mengatakan distributor obat yang mengantarkan obat kepada rumah sakit sering terlambat datang. Akibatnya, rumah sakit pemerintah itu kekurangan obat untuk diberikan kepada para pasien yang membutuhkan. "Kami pihak rumah sakit akhirnya mencari ke apotek terdekat yang kandungannya sama," kata Eka.

    Masalahnya, harga obat yang dibeli pihak rumah sakit di apotek swasta dengan harga obat yang dibeli pada e-katalog dari pemerintah biasanya lebih mahal. Akhirnya, selisih harga itu dibayarkan pihak rumah sakit karena pasien lebih sering merasa keberatan bila selisih itu dibebankan kepada mereka. "Beruntung, kami rumah sakit disubsidi negara, kalau rumah sakit swasta kan lebih susah pembayarannya."

    Eka pun meminta pemerintah selaku regulator mengidentifikasi perusahaan atau distributor yang sering menyulitkan pihak rumah sakit dengan masalah pengadaan obat untuk pasien BPJS itu. "Tolong monitoring yang jelas, hukuman bagi yang nakal juga harus jelas," kata Eka.

    Kepala Departemen Manajemen Manfaat dan Kemitraan Farmasi BPJS Sri Mugi Rahayu mengatakan tidak bisa berbuat banyak. Sebab, kata dia, selama ini selalu mengikuti aturan membayar klaim obat-obatan yang diminta rumah sakit. Namun, terkait masalah itu, pihak Kementerian Kesehatan yang seharusnya menyelesaikannya. "Kami hanya bisa membantu menyampaikan keluhan itu kepada Kementerian Kesehatan.”

    Direktur Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan Bayu Teja Muliawan mengatakan masyarakat dan pihak rumah sakit tidak bisa langsung menyalahkan pihak distributor atau perusahaan obat bila stok obat kosong. "Perlu ditelusuri dari hulu hingga hilir apa masalahnya," katanya.

    Bayu mengatakan sebenarnya sudah ada aturan tentang distribusi obat. Misalnya, hanya pedagang besar farmasi atau distributor standar yang bisa memproduksi serta menyalurkan obat untuk pasien BPJS. Sesuai dengan standar, rumah sakit yang stok obatnya kosong bisa meminta produsen lain untuk menyediakan obat yang dibutuhkan. "Bila stok produsen lain juga habis, kami bisa langsung impor dari luar negeri," katanya.

    Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Hasbullah Thabrany setuju agar pemerintah lebih tegas dalam mengidentifikasi dan mengawasi penyaluran obat BPJS. Ia mengatakan, dalam kasus ini, ada distributor nakal, ada pula perusahaan obat yang nakal.

    MITRA TARIGAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.