Menteri Luhut Pertanyakan Bukti Kuburan Massal Korban 1965

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membuka acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mengumumkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat peristiwa itu pada 2012. Kajian akademik pun telah dilakukan berbagai kalangan. TEMPO/Subekti

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membuka acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mengumumkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat peristiwa itu pada 2012. Kajian akademik pun telah dilakukan berbagai kalangan. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Depok - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menantang pihak yang bisa membuktikan kuburan massal peristiwa 1965, yang selama ini digembar-gemborkan. Musababnya, selama ini, ada yang menyatakan keberadaan kuburan massal korban pembantaian 1965, tapi tidak bisa dibuktikan.

    "Ketika saya tanya di mana dan ingin didatangi, orangnya tidak bisa menunjukkan keberadaan kuburan massal yang disebutkannya," ucap Luhut saat memberi kuliah umum di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Rabu, 20 April 2016.

    Menurut Luhut, hingga saat ini, tidak ada satu pihak pun yang bisa membuktikan keberadaan kuburan massal akibat pembantaian 1965. Ada yang mengatakan pembantaian terhadap anggota Partai Komunis Indonesia sampai puluhan ribu. Bahkan ada kuburan massalnya hingga 10-20 ribu orang. "Pas menghadap ke saya dan saya siap pergi ke sana, tidak bisa dibuktikan," ujarnya.

    Luhut menambahkan, dalam acara simposium bertajuk "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" di Hotel Aryaduta, juga belum ada yang bisa membuktikan berapa jumlah korban yang tewas pada peristiwa itu. "Jangan ada dusta di antara kita. Kalau ada salah negara ini, jangan mau dibawa ke luar, selesaikan di dalam negeri," tutur Luhut.

    Kalau ada kebenaran data soal jumlah korban dan kuburan massal, kata Luhut, silakan menemuinya. "Ngomong saja bebas. Menkopolhukam tanggung jawab. Kalau mau diadili (pelakunya), monggo. Tapi jangan asal ngomong," ucapnya.

    Model penyelesaian kasus 1965 ini, ujar Luhut, sedang dicari pemerintah bersama sejumlah lembaga. Beberapa usulan yang sudah muncul adalah melalui rekonsiliasi, rehabilitasi, dan pemulihan nama baik. "Tiga cara itu kami pertimbangkan," tuturnya.

    IMAM HAMDI


    Kuburan Massal, Serem Ini Pengakuan Pengubur oleh tempovideochannel


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.