TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah tidak bakal meminta maaf kepada para korban peristiwa pembantaian 1965. Ia mengatakan pernyataannya tersebut sudah disinggung pada acara simposium tentang peristiwa 1965 selama dua hari lalu.
"Semua membicarakannya dengan jelas. Sikap pemerintah ingin menyelesaikan masalah dengan baik," ucap Luhut setelah memberi kuliah umum di Balai Sidang Universitas Indonesia, Rabu, 20 April 2016.
Luhut menuturkan saat ini ada yang ingin penyelesaian kasus peristiwa 1965 melalui yudisial dan nonyudisial. Tapi, menurut dia, bila tidak ada alat bukti yang bisa membuktikan, persoalan itu tidak semestinya diperumit. "Ada yang meninggal pada 1965, yes. Jumlahnya, saya ulangi lagi, tidak seperti yang disebut-sebutkan sampai 400 ribu, apalagi jutaan," ujarnya. (Lihat video Jejak Pengungkapan Tragedi 1965 Dari Masa ke Masa)
Luhut berujar, bila ada yang bisa memberi bukti untuk diserahkan ke hadapannya, "Kita lihat buktinya. Gali kuburannya. Jadi jangan hanya wacana saja. Bila ada yang mengatakan ada kuburan masal, tunjukkan buktinya."
IMAM HAMDI