PPATK: Tiga Orang Terlibat Transaksi Narkoba Rp 3,6 Triliun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 11 Februari 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 11 Februari 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Hasil pelacakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengindikasikan adanya transaksi mencurigakan dari kejahatan dengan total mencapai Rp 3,6 triliun. Transaksi tersebut antara lain dari peredaran narkotik.

    Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengatakan ada tiga orang yang terlibat dalam transaksi itu. "Kami menerima tiga jenis laporan tiap hari. Pertama, transaksi mencurigakan, lalu laporan pengiriman uang keluar-masuk Indonesia, dan transaksi keuangan tunai. Tiga orang ini kena semua, dilaporkan," ucap Yusuf saat dihubungi, Selasa, 19 April 2016.

    Baca:
    PPATK Temukan Transaksi Narkoba Rp 3,6 Triliun
    BNN Usut Transaksi Peredaran Narkoba Rp 3,6 Triliun

    Menurut Yusuf, setahun lalu, salah satu orang tersebut juga dilaporkan atas transaksi mencurigakan. Ada juga yang dilaporkan terkait dengan transaksi tunai mencurigakan yang sekali transaksinya bisa mencapai Rp 500 juta.

    "Tapi yang sering itu transaksi keluar-masuk Indonesia," ujar Yusuf. "Makanya dari situ kami dalami."

    Yusuf enggan mengungkapkan orang di balik transaksi raksasa ini. Ia menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada Badan Narkotika Nasional untuk diungkap.

    BNN menyatakan sudah menerima laporan PPATK tersebut. BNN memastikan sedang mengusutnya. Namun Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso enggan menyebutkan tokoh di balik peredaran itu.

    "Memang betul, sekarang sedang disidik BNN. Untuk sementara, kami belum bisa menyampaikan untuk siapanya, karena masih dalam proses pendalaman dan pengembangan," tutur Budi saat dikonfirmasi, Selasa, 19 April 2016.

    EGI ADYATAMA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.