Peristiwa 1965, JK: Pemerintah Tak Mungkin Minta Maaf

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, berbicara dalam acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, 18 April 2016. Simposium ini diadakan guna menemukan penyelesaian masalah Tragedi 1965. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, berbicara dalam acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, 18 April 2016. Simposium ini diadakan guna menemukan penyelesaian masalah Tragedi 1965. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tak mungkin meminta maaf atas tragedi yang terjadi pada 1965. Alasannya, korban pertama atas peristiwa tersebut justru berasal dari kalangan jenderal. "Memang banyak diskusi, tapi tahu enggak siapa korban pertama, enam jenderal. Jadi bagaimana mau minta maaf kalau korbannya justru jenderal," kata Kalla, Selasa, 19 April 2016, di kantor kantor presiden, Jakarta.

    Tragedi 1965 identik dengan pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia. Tragedi ini diawali dengan penculikan dan pembunuhan terhadao tujuh jenderal TNI Angkatan Darat. Selepas pembunuhan itu terjadi penangkapan besar-besaran terhadap anggota PKI termasuk simpatisannya.

    Para aktivis HAM memperkirakan lebih dari 500.000 orang tewas dibunuh pada saat itu. Mereka yang selamat dipenjara tanpa proses pengadilan kemudian dikucilkan dari masyarakat. Dalam simposium peristiwa 1965/66 yang digelar pada 18-19 April 2016, mereka yang pernah menjadi korban ketidakadilan itu menuntut pemerintah untuk meminta maaf.

    Baca: FEATURE: Bekas Kopral dan 400 Ribu Nama Korban 1965  

    Kalla mengatakan situasi yang terjadi pasca pembunuhan para jenderal saat itu tak bisa diukur dengan waktu sekarang. "Kejadian 50 tahun lalu kan tidak bisa Anda ukur dengan keadaan hari ini," kata Kalla.

    Menurut Kalla, kalau semua hal yang terjadi di masa lalu diukur dengan perasaan sekarang, maka dunia akan terbalik-balik keadaannya. "Pada waktu itu kan mungkin karena akibat jenderal kita dibunuh, tentu banyak yang marah," kata Kalla.

    Penyelesaian kasus 1965, kata Kalla, bukanlah dengan menuntut pemerintah minta maaf. Sebab, kesalahan juga dilakukan oleh masyarakat dalam pembunuhan enam jenderal. "Anda harus pahami yang mana, siapa yang korban. Bukan hanya korban Pulau Buru yang korban, tapi jenderal yang terbunuh dalam satu malam," kata Kalla.

    AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    GERD Memang Tak Membunuhmu tapi Dampaknya Bikin Sengsara

    Walau tak mematikan, Gastroesophageal reflux disease alias GERD menyebabkan berbagai kesengsaraan.