Deddy Mizwar Usul Jakarta Utara Dibiarkan Tenggelam

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan warga melakukan penyegelan Pulau G, Muara Angke, Jakarta, 17 April 2016. Ribuan nelayan di Muara Angke menggelar aksi menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait reklamasi Teluk Jakarta. TEMPO/Subekti

    Ratusan warga melakukan penyegelan Pulau G, Muara Angke, Jakarta, 17 April 2016. Ribuan nelayan di Muara Angke menggelar aksi menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait reklamasi Teluk Jakarta. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku melontarkan usulan pengganti reklamasi pantai utara DKI Jakarta dengan justru membiarkannya tenggelam. “Saya bilang sedikit bercanda, tapi mungkin benar. Jadikan saja seperti Venesia, jadi wisata air untuk yang harusnya tenggelam karena tanahnya terus turun 45 sentimeter setahun,” kata dia di Bandung, Senin, 18 April 2016.

    Deddy mengaku melontarkan usul itu di tengah rapat koordinasi soal reklamasi pantai utara DKI Jakarta beberapa bulan lalu. Rapat itu disebutnya, dihadiri sejumlah menteri. “Beberapa menteri menolak reklamasi, tapi pemprov DKI mendorong terus,” kata dia.

    Deddy mengatakan, pemerintah Jawa Barat lewat Perda Metropolitannya menetapkan wilayah Bogor, Depok, Bekasi-Bekasi, Karawang, Purwakarta sebagai kawasan metropolitan yang menjadi kembaran DKI atau twin-metropolitan. Kawasan yang tenggelam di bagian utara itu tidak perlu penggusuran karena penghuninya secara alami bakal pindah karena kondisi alamnya demikian. “Alam yang memindahkan, gak ada yang digusur,” kata dia. Daerah yang tenggelam itu bisa dikembangkan menjadi kawasan hunian wisata air seperti Venesia.

    Soal sikap Jawa Barat sendiri mengenai kisruh reklamasi pantai utara DKI, Deddy mengatakan, memilih menunggu kejelasan aturan mainnya. “Aturannya saja masih diperdebatkan, ada yang bilang kewenangan pemerintah pusat, ada yang bilang pemda DKI, bereskan saja dulu. Perjelas aturannya,” kata dia.

    Dia juga mempertanyakan material yang dipergunakan menguruk daratan baru dalam proyek reklamasi Jakarta itu. “Kalau itu harus dibangun reklamasi, menjadi kota baru, kawasan baru buat hunian segala macam, material pembangunannya dari mana? Jangan-jangan ini hanya memindahkan bencana,” kata Deddy.

    Deddy khawatir material uruk yang dipergunakan dalam proyek reklamasi itu diambil dari wilayahnya, salah satunya Bogor. “Harus diatur dari mana pengambilan materialnya, di mana jalannya, jangan sampai justru diangkut ke sana, menghancurkan tataran kehidupan masyarakat di Jawa Barat,” kata dia. “Harus terintegrasi, Jakarta tidak bisa berdiri sendiri untuk reklamasi itu.”

    Dia berharap pemerintah secepatnya mengambil keputusan soal reklamasi pantai utara DKI Jakarta itu. “Yang penting keputusan itu bukan karena di dorong opini dari media dan akun-akun anonim. Jangan sampai di ambil keputusan oleh opini yang dibentuk seperti itu, tapi berdasarkan peraturan yang ada,” kata Deddy.

    Deddy khawatir kasus pengambilan keputusan soal Gojek berulang di masalah reklamasi DKI. Dia menuding, keputusan pemerintah yang mengulur pemberian izin Gojek itu dipengaruhi oleh opini yang berkembang di media dan akun-akun anonim di media sosial. “Berdasarkan opini yang dibentuk media dan akun-akun anonim yang ribuan banyaknya, jangan sampai seperti itu. Contohnya Gojek, tidak boleh secara aturan, tapi karena akun-akun anonim dan media menilai jangan, akhirnya dicabut kembali,” kata dia.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD) Jawa Barat Anang Sudarna mengatakan, pemerintah provinsi masih menunggu dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Kajian itu bukan hanya memperhitungkan dampak di lokalnya saja tapi juga di wilayah lainnya,” kata dia di Bandung, Senin, 11 April 2016.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.