Biaya Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 Tembus Rp 3 Triliun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), mengamati peolehan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakli Gubernur Jawa Barat di Aula KPU, Bandung, Jabar, Minggu (3/3). ANTARA/Fahrul Jayadipuitra

    Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), mengamati peolehan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakli Gubernur Jawa Barat di Aula KPU, Bandung, Jabar, Minggu (3/3). ANTARA/Fahrul Jayadipuitra

    TEMPO.CO, Bandung -Biaya pemilihan gubernur Jawa Barat pada pemilihan serentak 2018 diperkirakan mencapai Rp 3,038 triliun. ”Itu hanya untuk pilgub,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar selepas rapat kerja bersama Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung Sate, Bandung, Senin, 18 April 2016.

    Rinciannya adalah untuk KPU sebesar Rp 1,799 triliun, Polda Jabar Rp 172 miliar, Kodam III/Siliwangi Rp 9,72 triliun, Polda Metro Jaya Rp 26,9 miliar, Kodam Jaya Rp 61 miliar, Bawaslu Rp 959,1 miliar, serta Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat Rp 10 miliar. Total Rp 3,038 triliun.

    Rincian pembiayaan itu membengkak tiga kali lipat. Berdasarkan catatan Tempo, anggaran pemilihan gubernur pada 2013 mencapai Rp 1,047 triliun. Detail usulan penganggaran pemilihan gubernur tahun 2018 nanti sempat ditunjukkan dalam rapat kerja itu.

    Deddy mengatakan mencicil pembiayaannya karena menyisihkan anggaran pemerintah provinsi juga dirasakan berat. “Yang lain bisa dipotong semua anggarannya,” kata dia. Deddy membandingkan dengan pembiayaan PON XIX dalam APBD Jawa Barat tahun ini yang mengakibatkan pemotongan sejumlah anggaran. “PON mencapai Rp 3,1 triliun pada 2016,” ujar dia.

    Deddy khawatir, mencicil pembiayaan pemilihan gubernur mulai 2017 bakal berimbas pada pengeloaan SMA/SMK yang mulai tahun itu diserahkan pada pemerintah provinsi. Karena itu, Deddy mengatakan, pemerintah provinsi segera mengevaluasi lagi hitungan biaya pemilihan gubernur. Dia berharap, hasil revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah akan membagi pembiayaannya bersama pemerintah pusat lewat APBN. ”Sebaiknya pemerintah pusat juga ikut membiayai itu, APBN dengan APBD. Kalau tidak, berat juga,” kata dia.

    Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Ferdhiman B Bariguna mengatakan, dari pembiayaan pemilihan gubernur itu anggaran yang disodorkan lembaganya untuk pemilihan gubernur 2018 mencapai Rp 1,7 triliun. Dia mengakui dananya membengkak ketimbang pelaksanaan pemilihan gubernur pada 2013 lalu. “Tahun itu anggaran pilgub Rp 750 miliar, yang digunakan Rp 625 miliar,” ujar dia saat dihubungi Tempo, Senin, 18 April 2016.

    Ferdhiman mengatakan, hitungan KPU Jawa Barat justru berada pada angka minimal. Dia beralasan, asumsi jumlah TPS, PPS, dan PPK masih menggunakan hitungan pemilihan gubernur yang lama. “Belanja pilkada itu sederhananya membayar orang Rp 1 triliun, alat kampanye dan spanduk bahan kampanye Rp 400 miliar, sisanya lain-lain,” kata dia.

    Ferdhiman memerinci bahwa biaya terbesar itu habis untuk membayar petugas TPS, PPS, hingga PPK yang menembus Rp 1 triliun. Angka itu keluar dengan asumsi dasar jumlah TPS yang dipergunakan. Dia mengklaim, dengan jumlah TPS yang sama, tapi ketentuan pembayaran petugas yang harus mengacu Peraturan Menteri Keuangan menyebabkan biaya bengkak. “Dulu tiap petugas dibayar Rp 200 ribu per bulan, sekarang jadi Rp 400 ribu per bulan,” kata dia.Biaya alat kampanye yang menjadi tanggungan KPU juga menyumbang biaya pemilihan gubernur jadi bengkak. “Untuk alat kampanye hampir Rp 400 miliar sendiri,” kata Ferdhiman.

    Menurut dia, biaya pemilihan gubernur itu akan memberikan subsidi biaya pemilihan bupati/walikota yang digelar bersamaan. ”Memang biayanya membebani anggaran provinsi, tapi biaya pilkada kabupaten/kota jadi lebih rendah karena tidak perlu membiayai petugas,” kata dia.

    Ketua Komite 1 DPD RI Akhmad Muqowam mengatakan, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah masih berlanjut. Terakhir rapat pembahasan soal revisi itu dilakukan pada Jumat, akhir pekan lalu, dan dilanjutkan Rabu pekan ini.

    Muqowam mengatakan, DPD mengusulkan soal pembiayaan pilkada serentak itu menjadi beban APBN. “Selama ini pilkada didanai melalui APBD dan dapat dibantu oleh APBN dalam undang-undang yang belum direvisi. Nah, kami DPD sepakat dalam rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri agar anggaran pilkada itu didanai dari APBN, dan tambahannya dari ABPD,” kata dia, selepas rapat kerja bersama pemerintah Jawa Barat di Bandung, Senin, 18 April 2016.

    Dia beralasan, fakta di lapangan menunjukkan minimnya anggaran pemilu yang disediakan oleh APBD mengakibatkan kualitas pemilu rendah. “Berbeda kalau dari ABPN, apalagi ini program serentak nasional,” kata Muqowam.

    Pada 2017 ini hanya tiga daerah yang mengikuti pilkada serentak di Jawa Barat yakin Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, serta Kota Tasikmalaya. Sebelumnya ada 8 daerah yang mengikuti pilkada serentak tahun lalu. Pada 2018 nanti ada 16 kabupaten/kota yang akan mengikuti pilkada serentak bersamaan dengan pemilihan gubernur Jawa Barat.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona Wuhan Menjangkiti Kapal Pesiar Diamond Princess

    Jumlah orang yang terinfeksi virus korona Wuhan sampai Minggu, 16 Februari 2020 mencapai 71.226 orang. Termasuk di kapal pesiar Diamond Princess.