TEMPO.CO, Jakarta - Kematian terduga teroris Siyono ketika berada dalam penanganan Detasemen Khusus Antiteror 88 mencuat karena keterlibatan Muhammadiyah. Advokasi untuk keluarga Siyono oleh organisasi keagamaan itu mendapat sorotan bahwa Muhammadiyah pro teroris.
Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menjawab hal itu dalam wawancara khusus dengan Tempo, akhir pekan lalu. Berikut ini petikan wawancaranya.
Bagaimana awal keterlibatan Muhammadiyah dalam kasus Siyono?
Penting untuk diketahui, perspektif Muhammadiyah mengenai terorisme dulu. Sebab, karena peristiwa ini, muncul mispersepsi dan sempat ada ungkapan, siapa yang membela Siyono, berarti mendukung teroris. Simplifikasi semacam itu karena adanya ketidakpahaman bagaimana Muhammadiyah memandang terorisme.
Muhammadiyah sudah lama memandang terorisme dan kekerasan atas nama agama merupakan bentuk fasad fil ardh atau sesuatu yang merusak kehidupan. Menghilangkan satu nyawa sama dengan menghilangkan seribu nyawa. Sebaliknya, menjaga satu nyawa sama dengan memelihara seluruh hidup umat. Teologi Islam yang memuliakan harga sebuah nyawa itu lahir dari pemahaman yang mendalam bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah. Bahkan, menyembelih binatang saja tidak boleh menyakiti. Harus dengan pisau yang tajam. Artinya, ada etika dalam Islam.
Karena itu, baik terorisme maupun antiteror, tidak boleh menghilangkan nyawa manusia begitu saja. Terorisme kita tentang karena menciptakan rasa takut dan bahkan menghilangkan nyawa manusia. Tapi tindakan antiteror juga tidak boleh menghilangkan nyawa semena-mena. Tindakan koersif juga harus ada dalam koridor hukum yang menghormati asas praduga tak bersalah dan mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan. Jangan sampai memberantas terorisme justru menciptakan teroris baru.
Lalu apa alasan Muhammadiyah bersedia mengadvokasi kasus Siyono?
Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang pintunya terbuka bagi siapa saja. Ada yang datang karena masalah suami-istri, urusan mencari pekerjaan, juga orang Gafatar yang merasa jadi korban. Ketika didatangi istri Siyono, sebagai tuan rumah, kami terbuka.
Selain itu, kasus Siyono sudah menjadi konsumsi publik. Kalau disembunyikan, orang akan terus bertanya. Bisa juga orang jadi ketakutan, misalnya, ternyata salah tangkap. Itu dampaknya lebih luas. Kalau ditutup-tutupi, justru jadi pertanyaan buat polisi, pemerintah, civil society, bahkan buat media. Apa arti hadir kita di republik ini dalam konteks kebangsaan dan kemanusiaan?
Muhammadiyah memandang kasus ini perlu diungkap. Muhammadiyah juga tidak sembunyi-sembunyi. Kami ketemu Kepala Polri. Dan setiap ada temuan, kami publikasi ke media supaya lebih terang. Hukum harus ditegakkan, seperti dulu kasus Imam Samudra, Amrozi, dan Muklas, yang terbilang kelas utama, akhirnya dibawa ke ranah hukum dan transparan. Ada kepastian hukum. Meski mereka dihukum mati, tidak ada yang menggugat karena ada proses hukum yang pasti.
Wawancara lengkap dengan Haedar Nashir bisa dibaca di Majalah Tempo terbaru yang terbit Senin, 18 April 2016.
TITO SIANIPAR
