Cerita di Balik Garin Nugroho Disokong Yogya Independen  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May

    Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May

    TEMPO.CO, Jakarta- Jogja Independent, sebagai inisiator gerakan untuk memunculkan calon independen dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, akan mengawal pasangan Garin Nugroho dan Rommy Heryanto pada pemilihan kepala daerah yang digelar pada 2017 mendatang. “Kami akan mengawal Garin dan mendukung penuh agar cita-cita perjuangan melalui jalur independen yang berasas Wani Lan Sembada tetap dipegang kandidat terpilih,” ujar Ketua Tim Panel Ahli Gerakan Jogja Independent Busyro Muqoddas kemarin.

    Sejak dideklarasikan pada 20 Maret lalu, konvensi calon independen memilih Garin Nugroho sebagai calon Wali Kota Yogyakarta dari jalur independen. Garin terpilih dalam proses konvensi yang digelar oleh Jogja Independent di Jogja Expo Centre kemarin. Ia terpilih setelah melalui tahapan penilaian dari tim panel yang berjumlah sembilan orang dan penilaian dari warga yang datang ke acara konvensi.

    Setelah terpilih sebagai calon wali kota, Garin kemudia diminta menunjuk satu peserta konvensi lain sebagai calon wakil wali kota. Ia lantas menunjuk Rommy Heryanto, yang selama ini menjadi konsultan dan pendamping usaha mikro kecil dan menengah. Keduanya diminta membacakan dan menandatangani sebuah dokumen bernama “Platform Kepemimpinan Jogja Independent”. Platform itu berisi lima asas Wani Lan Sembada dan sembilan bidang yang menjadi program kerja calon independen jika terpilih.

    “Kami mengapresiasi keputusan tim panel yang mewujudkan proses demokrasi yang benar-benar sehat, tanpa sogok dan tanpa mahar ini, silakan masyarakat mengawal dan mengawasi jika kami terpilih,” ujar Garin.

    Saat konvensi, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zainal Arifin Mochtar menanyakan kepada peserta konvensi jika sebagai kepala daerah terbentur regulasi hukum saat situasi darurat. Seperti harus cepat mengalokasikan anggaran ketika daerah dilanda bencana. “Apa yang anda prioritaskan, untuk inovasi kebijakan saat situasi darurat itu? Padahal aturan hukum berlaku sangat ketat?” ujar Zainal.

    Dari keempat peserta konvensi, semua menjawab menomorduakan regulasi hukum prosedural meskipun berisiko tersangkut atau dituding melanggar hukum bahkan berpotensi korupsi. “Saya mengutamakan kecepatan daripada terjebak prosedur berbelit, kepentingan masyarakat lebih utama yang penting kebijakan saya transparan dan akuntabel,” ujar peserta konvensi termuda, Emmy Yuniarti Rusadi, 25 tahun.

    Berkaca dari pengalamannya saat bencana tsunami di Aceh dan membantu menyalurkan bantuan dari luar negeri, Garin memilih melanggar regulasi dan mengutamakan asas keselamatan, keadilan, dan kepentingan publik. “Dengan catatan kebijakan kita transparan,” ujarnya.

    Busyro mengapresiasi pandangan tersebut. Menurut dia, aturan hukum yang tidak memiliki moralitas hukum sebaiknya memang dilanggar saja. “Itulah gunanya pemimpin agar berani mengambil keputusan yang prioritas,” kata mantan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Hanya, kata dia, kebijakan tersebut harus transparan dan bertanggung jawab.

    Busyro mengatakan proses konvensi ini menjadi antitesis terhadap partai politik. Para peserta konvensi, kata dia, memiliki semangat yang berbeda dan keberanian membela kepentingan rakyat. Proses konvensi berlangsung cepat, sekitar tiga pekan sejak dideklarasikan di bantaran Kali Code pada akhir Maret lalu. Dari 15 peserta pada tahap pra-konvensi kemudian disaring menjadi lima orang untuk mengikuti tahap akhir konvensi yang digelar kemarin.

    PRIBADI WICAKSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.