Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Garin Terpilih Kandidat Calon Wali Kota Jalur Independen

image-gnews
Garin Nugroho. Tempo/Pribadi Wicaksono
Garin Nugroho. Tempo/Pribadi Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sineas dan budayawan Garin Nugroho, berhasil menjadi kandidat calon wali kota dalam Pemilihan Kepala Daerah Yogyakarta 2017,  yang diusung Gerakan Jogja Independen, pasca konvensi di Jogja Expo Center, Minggu (17/4).

Ketua Tim Panel Ahli Gerakan Jogja Independen, Busyro Muqoddas, menyatakan penilaian dilakukan dua cluster. Yakni dari penilaian tim panel, yang terdiri sembilan orang dan penilaian berdasarkan suara perwakilan warga, yang datang melalui metode survei cepat, mengumpulkan 105 suara sah.

Garin lantas diminta menunjuk satu peserta konvensi lain, dan memilih seorang konsultan UMKM, Rommy Haryanto, sebagai kandidat wakil wali kota. "Kami akan mengawal Garin dan mendukung penuh agar cita-cita perjuangan melalui jalur independen yang berasas Wani Lan Sembada, dipegang kandidat terpilih," kata Busyro.

Garin dan Rommy pun lantas diminta membacakan dan menandatangani dokumen bernama "Platform Kepemimpinan Jogja Independen". Platform itu berisi lima asas Wani Lan Sembada dan sembilan bidang yang menjadi program kerja calon independen, jika  terpilih. "Kami mengapresiasi keputusan tim panel, yang mewujudkan proses demokrasi yang sehat, tanpa sogok dan tanpa mahar. Silahkan masyarakat mengawal dan mengawasi jika kami terpilih," ujar Garin.

Jelang konvensi, satu peserta menyatakan mundur, karena berhalangan hadir. Yakni Adrie Primera Nuary. Konvensi pun akhirnya hanya diikuti empat peserta, yakni Emmy Yuniarti Rusadi (peneliti UGM), Fitri Paulina Andriani (inspektorat Kota Yogya), Garin Nugroho (sineas budayawan),dan Rommy Heryanto (konsultan UMKM).

Dalam kesempatan itu, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainal Arifin Mochtar mencecar seluruh peserta konvensi dengan pertanyaan bagaimana jika sebagai kepala daerah terbentur regulasi hukum saat situasi darurat. Seperti harus cepat mengalokasikan anggaran ketika daerah dilanda bencana. "Apa yang anda prioritaskan, untuk inovasi kebijakan saat situasi darurat itu? padahal aturan hukum sangat ketat?" kata Zainal.

Tak disangka, dari keempat peserta konvensi itu, hampir semua menjawab tegas menomorduakan regulasi hukum prosedural. Meski beresiko tersangkut atau dituding melanggar hukum bahkan berpotensi korupsi. "Saya mengutamakan kecepatan daripada terjebak prosedur berbelit. Kepentingan masyarakat lebih utama. Yang penting kebijakan saya transparan dan akuntabel," ujar peserta konvensi termuda, Emmy Yuniarti Rusadi,25 yang berprofesi sebagai peneliti di UGM.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sineas Garin Nugroho pun berkaca dari pengalamannya saat bencana tsunami di Aceh dan membantu mengkoordinir penyaluran bantuan dari luar negeri. "Langgar saja regulasi yang berbelit itu. Jika justru mengancam asas keselamatan, keadilan, dan kepentingan publik, dengan catatan kebijakan kita transparan," ujarnya.

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqodas, selaku panel ahli dalam konvensi itu mengapresiasi pandangan peserta konvensi, saat menyikapi inovasi kebijakan yang kerap mandul akibat terjebak regulasi. "Aturan hukum yang tidak memiliki moralitas hukum sebaiknya memang dilanggar saja. Itulah gunanya pemimpin agar berani mengambil keputusan yang prioritas," ujarnya.

Hanya saja, saat mengabaikan regulasi berbelit yang menghambat inovasi, Busyro meminta prosedur transparan dan dipertanggungjawabkan tetap diutamakan kepala daerah. "Konvensi ini benar-benar menjadi antitesa proses berdemokrasi yang selama ini diterapkan partai politik. Calon yang ada memiliki semangat berbeda, dan juga keberanian tanpa kepentingan selain rakyat," ujarnya.

Gerakan Jogja Independent, sebagai forum yang menjaring tokoh-tokoh di masyarakat untuk maju dalam pilkada wali kota Yogyakarta 2017, telah menjalani proses panyaringan yang terhitung cukup cepat. Hanya sekitar tiga pekan mulai akhir Maret lalu.

Dimulai dari deklarasi gerakan di Bantaran Kali Code dan memetakan 30 sosok kandidat. Lalu membuka pendaftaran yang mendapat 15 kandidat. Lalu dilanjutkan tatap muka dengan perwakilan RT RW. Kemudian menyaring 15 peserta ke dalam tahap pra konvensi menjadi lima orang, dan terakhir memutuskan sepasang kandidat calon wali kota dan wakil wali kota.

PRIBADI WICAKSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri diskusi bertajuk Panglima di Era Politik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, 9 Desember 2017. Dewi Nurita/Tempo
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.


Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Bakal calon Gubernur Sumatera Utara yang juga Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi (tengah) menerima ucapan selamat dari kader PKS seusai menerima dokumen sebelum pembacaan ikrar pemenangan dan pakta integritas calon kepala daerah dari PKS di Jakarta, 4 Januari 2018. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.


Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kiri) dan Musa Rajeckshah (kanan) saat menghadiri acara Konsolidasi pasangan Calon Kepala Daerah PKS di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, 4 Januari 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.


Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

6 Januari 2018

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan surat keputusan dukungan kepada pasangan bakal calon Wali Kota Bogor Bima Arya dan Dedie A. Rachim di DPP Partai Golkar, Jakarta, 5 Januari 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.


Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

5 Januari 2018

Ketua KPU kota Mataram, M. Ainul Asikin (tengah), memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pilkada Kota Mataram di kantor KPU Kota Mataram, NTB, 24 Agustus 2015. ANTARA/Ahmad Subaidi
Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.


Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

4 Januari 2018

Ilustrasi uang palsu. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat
Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.


Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

27 Desember 2017

Moreno Soeprapto dan istrinya Noorani Sukardi. Tabloidbintang
Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.


Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

26 Desember 2017

Warga melintas di antara karangan bunga untuk Ahok-Djarot di Balai Kota, Jakarta, 26 April 2017. Karangan bunga ini dikirimkan setelah pasangan inkumben Ahok-Djarot kalah dalam Pilkada DKI Jakarta versi hitung cepat. TEMPO/Amston Probel
Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.


Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

17 Desember 2017

Pilkada 2018 Makin Mahal
Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.


Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

22 November 2017

Menpora Imam Nahrawi dan Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi saat melihat laga uji coba antara Persebaya dan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 19 Maret 2017. TEMPO/Nurhadi
Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.