Garin Terpilih Kandidat Calon Wali Kota Jalur Independen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Garin Nugroho. Tempo/Pribadi Wicaksono

    Garin Nugroho. Tempo/Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Sineas dan budayawan Garin Nugroho, berhasil menjadi kandidat calon wali kota dalam Pemilihan Kepala Daerah Yogyakarta 2017,  yang diusung Gerakan Jogja Independen, pasca konvensi di Jogja Expo Center, Minggu (17/4).

    Ketua Tim Panel Ahli Gerakan Jogja Independen, Busyro Muqoddas, menyatakan penilaian dilakukan dua cluster. Yakni dari penilaian tim panel, yang terdiri sembilan orang dan penilaian berdasarkan suara perwakilan warga, yang datang melalui metode survei cepat, mengumpulkan 105 suara sah.

    Garin lantas diminta menunjuk satu peserta konvensi lain, dan memilih seorang konsultan UMKM, Rommy Haryanto, sebagai kandidat wakil wali kota. "Kami akan mengawal Garin dan mendukung penuh agar cita-cita perjuangan melalui jalur independen yang berasas Wani Lan Sembada, dipegang kandidat terpilih," kata Busyro.

    Garin dan Rommy pun lantas diminta membacakan dan menandatangani dokumen bernama "Platform Kepemimpinan Jogja Independen". Platform itu berisi lima asas Wani Lan Sembada dan sembilan bidang yang menjadi program kerja calon independen, jika  terpilih. "Kami mengapresiasi keputusan tim panel, yang mewujudkan proses demokrasi yang sehat, tanpa sogok dan tanpa mahar. Silahkan masyarakat mengawal dan mengawasi jika kami terpilih," ujar Garin.

    Jelang konvensi, satu peserta menyatakan mundur, karena berhalangan hadir. Yakni Adrie Primera Nuary. Konvensi pun akhirnya hanya diikuti empat peserta, yakni Emmy Yuniarti Rusadi (peneliti UGM), Fitri Paulina Andriani (inspektorat Kota Yogya), Garin Nugroho (sineas budayawan),dan Rommy Heryanto (konsultan UMKM).

    Dalam kesempatan itu, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainal Arifin Mochtar mencecar seluruh peserta konvensi dengan pertanyaan bagaimana jika sebagai kepala daerah terbentur regulasi hukum saat situasi darurat. Seperti harus cepat mengalokasikan anggaran ketika daerah dilanda bencana. "Apa yang anda prioritaskan, untuk inovasi kebijakan saat situasi darurat itu? padahal aturan hukum sangat ketat?" kata Zainal.

    Tak disangka, dari keempat peserta konvensi itu, hampir semua menjawab tegas menomorduakan regulasi hukum prosedural. Meski beresiko tersangkut atau dituding melanggar hukum bahkan berpotensi korupsi. "Saya mengutamakan kecepatan daripada terjebak prosedur berbelit. Kepentingan masyarakat lebih utama. Yang penting kebijakan saya transparan dan akuntabel," ujar peserta konvensi termuda, Emmy Yuniarti Rusadi,25 yang berprofesi sebagai peneliti di UGM.

    Sineas Garin Nugroho pun berkaca dari pengalamannya saat bencana tsunami di Aceh dan membantu mengkoordinir penyaluran bantuan dari luar negeri. "Langgar saja regulasi yang berbelit itu. Jika justru mengancam asas keselamatan, keadilan, dan kepentingan publik, dengan catatan kebijakan kita transparan," ujarnya.

    Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqodas, selaku panel ahli dalam konvensi itu mengapresiasi pandangan peserta konvensi, saat menyikapi inovasi kebijakan yang kerap mandul akibat terjebak regulasi. "Aturan hukum yang tidak memiliki moralitas hukum sebaiknya memang dilanggar saja. Itulah gunanya pemimpin agar berani mengambil keputusan yang prioritas," ujarnya.

    Hanya saja, saat mengabaikan regulasi berbelit yang menghambat inovasi, Busyro meminta prosedur transparan dan dipertanggungjawabkan tetap diutamakan kepala daerah. "Konvensi ini benar-benar menjadi antitesa proses berdemokrasi yang selama ini diterapkan partai politik. Calon yang ada memiliki semangat berbeda, dan juga keberanian tanpa kepentingan selain rakyat," ujarnya.

    Gerakan Jogja Independent, sebagai forum yang menjaring tokoh-tokoh di masyarakat untuk maju dalam pilkada wali kota Yogyakarta 2017, telah menjalani proses panyaringan yang terhitung cukup cepat. Hanya sekitar tiga pekan mulai akhir Maret lalu.

    Dimulai dari deklarasi gerakan di Bantaran Kali Code dan memetakan 30 sosok kandidat. Lalu membuka pendaftaran yang mendapat 15 kandidat. Lalu dilanjutkan tatap muka dengan perwakilan RT RW. Kemudian menyaring 15 peserta ke dalam tahap pra konvensi menjadi lima orang, dan terakhir memutuskan sepasang kandidat calon wali kota dan wakil wali kota.

    PRIBADI WICAKSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.